Timika, fajarpapua.com – Aparatur sipil negara (ASN) yang sebagian besar orang asli Papua (OAP) Pemda Mimika korban roling lakukan aksi demonstrasi di Lapangan Upacara Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika SP III, Senin (11/12).
Demo dilakukan untuk menolak hasil roling jabatan yang dilakukan oleh Bupati Mimika karena dinilai menyalahi aturan dan tidak berpihak kepada ASN OAP khususnya Amungme Kamoro.
Pantauan dilapangan ASN tersebut melakukan orasi dan membentangkan spanduk-spanduk yang menyatakan protes terhadap hasil roling tersebut.
Terlihat Plt Sekda Mimika Robert Mayaut didampingi beberapa pejabat menemui para pendemo untuk menerima aspirasi yang disampaikan.
“Bupati harus tau aturan, jangan jadi pencuri yang haus jabatan dan menyingkirkan anak-anak Amungme Kamoro,”teriak salah satu ASN Bertha Beanal.
“Kami hanya jadi penonton, Bupati sama sekali tidak kasih kesempatan anak Amungme Kamoro. Pangkat dan golongan kami sama tetapi kenapa orang luar Papua yang diangkat ini ada apa,”kata Friska Kum dalam orasinya.
Adapun tulisan yang ada spanduk-spanduk pendemo antara lain :
“Kami ASN OAP sangat dilecehkan hasil lelang jabatan tidak berlaku karena yang menduduki jabatan itu mereka yang tidak pernah ikut lelang jabatan”
“Kepada kelompok-kelompok yang menseting roling jabatan kemarin agar mengerti tanggung jawab karena sampai ada ASN yang meninggal dunia ada namanya untuk menduduki jabatan”
“Kami ASN menuntut porsi dalam jabatan diatur sesuai undang-undang kepegawaian dan meminta Bupati EO batalkan mutasi jabatan yang tidak prosedural”
“Kami ASN OAP meminta kepada Bupati Mimika segera batalkan pelantikan pejabat kemarin karena tidak sesuai dengan UU nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2”
Robert Mayaut saat ditemui usai menemui pendemo mengatakan pihaknya hanya menerima aspirasi dan selanjutnya akan menyampaikan kepada Bupati Mimika.
“Saya datang untuk terima aspirasi karena saya pimpinan dari para ASN dan harus didengar. Saya akan komunikasikan dengan pimpinan karena itu semua adalah keputusan pimpinan dan saya tidak bisa mengomentari,”katanya.
Menurutnya jika ada protes silahkan menempuh mekanisme dan aturan yang ada.
“Jika ada protes dan ketidak puasan sampaikan melalu mekanisme yang ada, melalui KASN atau yang lainnya,”tuturnya.
Hingga berita ini dipublis demonstrasi dan orasi masih berlangsung. Bahkan para pendemo mengancam akan menutup kantor Pusat Pemerintahan dan meminta pejabat yang dilantik kemarin keluar dari ruangannya.(ron)
kepala Daerah mestinya mementingkan nilai-nilai etis bukan sikap Pargmatis . Di tengah melemahnya kinerja birokrasi mutasi seharusnya diarahkan untuk keperluan mencapai tujuan organisasi serta pencapaian target secara baik. Bukan menempatkan orang-orang yang dianggap sebagai agensi kepentingan politik lanjutan kepala daerah.