BERITA UTAMAMIMIKAPEMILU 2024

Pemilu Mimika Diwarnai Transaksi Suara oleh PPD, Tokoh Pertanyakan Sikap Diam Bawaslu, KPU Diminta Hentikan Rencana Pleno Hari Ini

cropped 895e2990 d422 4061 9705 e533253f1607.jpg
355
×

Pemilu Mimika Diwarnai Transaksi Suara oleh PPD, Tokoh Pertanyakan Sikap Diam Bawaslu, KPU Diminta Hentikan Rencana Pleno Hari Ini

Share this article
IMG 20240311 WA0012
Kotak suara di Graha Eme Neme Yauware, sebagian besar tanpa form D1

Timika, fajarpapua.com – Pemilu 2024 di Kabupaten Mimika bisa jadi yang terburuk sepanjang sejarah. Kinerja PPD yang diduga sudah ditunggangi kepentingan tertentu menyebabkan banyak Calon Legislatif (Caleg) yang dirugikan.

Meskipun PPD secara terang-terangan melakukan pelanggaran dengan menggelembungkan maupun menghilangkan suara Caleg namun Gakumdu dan Bawaslu Mimika tetap bergeming.

Klik Gambar Untuk Informasi Selanjutnya
Klik Gambar Untuk Informasi Selanjutnya

Ulah PPD di Mimika yang sesuka hati melakukan manipulasi suara itu dikecam tokoh masyarakat, Johan Zonggonau.

Kepada fajarpapua.com, Minggu (10/3), Johan meminta Bawaslu Mimika segera menghentikan tahapan Pemilu di Mimika yang sarat rekayasa.

“Kalau Gakumdu dan Bawaslu diam ini ada apa? Wajar kami warga pertanyakan karena domain Gakumdu dan Bawaslu yang menindaklanjuti berbagai pelanggaran ini,” ungkap Johan.

Menurutnya, salah satu contoh di Distrik Wania terjadi transaksi yang luar biasa oleh PPD, baik ketua maupun operator, mulai dari Form C1 asli tidak ada dalam kotak suara, yang ada hanya foto copi, hal itu terjadi di hampir semua TPS.

“Antara KPPS dan PPD bermain hingga akhirnya berujung keributan. Yang lebih parah lagi meskipun belum ditandatangani saksi, mereka sudah bawah ke tongkonan,” paparnya.

“Banyak sekali kecurangan yang dilakukan oknum PPD, terutama operator, itu perlu dicek baik. Dan kami berharap masalah ini segera dipolisikan, karena telah merugikan suara masyarakat dan para Caleg,” ujarnya.

Ia meminta agar KPU Mimika tidak melakukan pleno penetapan suara pada Senin (11/3) hari ini. Pasalnya, rakyat perlu kepastian hukum menyikapi berbagai pelanggaran yang terjadi.(red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *