Jayapura, fajarpapua.com- Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan RAP Otsus Tahun 2025.
Pelaksanaan Musrembang Otsus 2024 dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi yang dihadiri oleh Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Papua, Jimi Tesya, Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Parson Horota dan seluruh OPD maupun masyarakat.
Sekda Hana Hikoyabi menyebutkan pada tahun 2024, Kabupaten Jayapura mendapatkan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) senilai Rp 210 miliar. Dana Otsus tahun ini jauh meningkat dari tahun 2023 lalu yakni Rp 111 miliar.
“Kenaikan dana Otsus 2024 ini adalah hasil perjuangan dari Bappeda dan seluruh OPD yang selalu memberikan implementasi pelaporan yang baik kepada provinsi sehingga dalam RAB Otsus yang berjalan kita mendapat catatan yang terbaik di Papua,”ujar Sekda Hana Hikoyabi, Kamis (21/3).
Menurut Sekda, kenaikan dana Otsus di Kabupaten Jayapura ini harus beriringan dengan perubahan-perubahan yang berarti di masyarakat baik pendidikan gratis, kesehatan gratis maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kita harap jangan hanya dana Otsus yang naik, tapi pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat tidak berjalan baik sesuai harapan masyarakat Kabupaten Jayapura,”kata Sekda.
Dengan adanya kenaikan dana Otsus tersebut diharapkan pelayan pendidikan dan kesehatan semakin membaik terutama kesehatan harus gratis dan tidak ada persoalan ketika orang asli Papua datang berobat khsusunya yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK) di Kabupaten Jayapura.
“Jadi jangan karena persoalan tidak ada kartu berobat saja orang-orang sakit tak dilayani yang berujung pada kematian. Banyak kasus seperti terjadi di Kabupaten Jayapura. Kita harus koreksi atas pelayanan kita kepada masyarakat,”tegas Sekda.
Menurut Hana dalam Musrenbang yang dilakukan harus benar-benar disusun dan direncanakan secara baik.
“Hari ini saya tidak mau lihat rumah sakit Yowari memungut biaya dari pasien OAP karena sudah ada dana Otsus. Rumah sakit punya tugas berikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan perawatan,”ucap Sekda.
Sekda juga meminta, untuk bidang pendidikan, tidak ada lagi biaya masuk sekolah dan uang buku yang membebani masyarakat dalam pendidikan.
“Harapan saya pungutan biaya pendidikan ini juga bisa diminimalisir dan uang Otsusnya tersalur dengan baik untuk menjawab kebutuhan masyarakat,”pungkasnya.
Sekda menambahkan, Kabupaten Jayapura merupakan kabupaten yang pertama di Papua yang menggelar Musrenbang Otsus dalam penyusunan anggaran program. “Musrenbang ini sangat penting kita lakukan dalam perencanaan rencana anggaran program-program Otsus.(hsb)
