Timika, fajarpapua.com – Sentilan keras yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Musrenbangnas 2024, Senin (6/5) yang menilai Kabupaten Mimika tidak kunjung mengalami kemajuan yang berarti padahal sudah memiliki total APBD diatas Rp 7 triliun mendapat tanggapan Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling.
Menurutnya, bukan menjadi kewenangan pihaknya dalam menjawab apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut.
Dalam konteks ini, ia berbicara sesuai perencanaan dan mengakui memang belum semua yang terakomodir sesuai dengan harapan masyarakat.
Saat ditemui Rabu (8/5) Yohana Paliling mengungkapkan perencanaan secara tertulis pasti ada namun ukuran penilaian berasal dari pihak lain.
“Kalau kita bicara soal infrastruktur terutama akses layanan publik memang sangat mahal karena topografi yang kita miliki,” ujarnya.
Ia mengatakan, walaupun APBD Mimika besar tetapi kalau menghitung infrastruktur dibutuhkan dana yang sangat besar.
“Saya pikir banyak yang kita sudah bahas untuk pelayanan masyarakat, dari kesehatan, pengembangan ekonomi masyarakat, dan sudah dijelaskan Dinas PUPR beberapa tahun ini fokus pada infrastruktur, kedepan kita akan fokus untuk pengembangan SDMnya,” jelasnya.
Ia juga mengatakan hal-hal yang diperhatikan oleh pemerintah pusat juga akan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.
“Kita sudah lihat rencana induk pembangunan Papua itu benar-benar dilakukan secara detail dan bukan cuma data tapi ini berjalan,” jelasnya.
Ditanya perihal anggaran daerah yang banyak namun tak ada kemajuan sebagaimana pernyataan Menteri Dalam Negeri, Yohana mengungkapkan setiap tahun APBD yang ada dipertanggungjawabkan, digunakan berapa dan secara pembuktian dilakukan.
“Kita tidak bisa bilang juga kalau pemerintah tidak melakukan pembangunan apa-apa, masyarakat bisa menilai, misalnya area ini tidak terhubung, lalu mungkin jalan ini tidak ada penerangan sudah dibangun penerangan, lalu jalan yang kurang bagus, sekolah mungkin kurang baik sekarang diperbaiki,” ujarnya.
Selain itu soal kebijakan pembangunan, Kabupaten Mimika tetap mengikuti tahapan RPJMD di RKPD semua OPD yang ada.
“Berita yang ada membuat kita harus lebih fokus, dan penduduk kita saat ini ada 314 ribu jiwa, bukan 200 ribu,” tutupnya. (moa)
