Timika, fajarpapua.com – Dinamika internal kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali memanas.
Faksi dalam OPM diduga mengalami perpecahan setelah Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) secara resmi menolak keputusan Pemerintahan Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin Benny Wenda.
Penolakan ini disampaikan melalui siaran pers resmi Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB tertanggal Senin, 4 Mei 2026.
Dalam pernyataan tersebut, TPNPB menegaskan tidak mengetahui dan tidak pernah menyepakati keputusan ULMWP yang memasukkan sejumlah pimpinan TPNPB ke dalam struktur kabinet pemerintahan sementara.
Kepala Staf Umum TPN-PB, Terianus Satto, menyatakan langkah ULMWP memasukkan namanya serta sejumlah pejuang TPN-PB merupakan tindakan sepihak yang tidak melalui mekanisme organisasi.
Ia menilai keputusan tersebut sebagai bentuk pelanggaran etika serta upaya ULMWP mencampuri struktur internal TPN-PB.
Untuk diketahui, sejumlah nama petinggi TPN-PB dimasukkan dalam kabinet versi ULMWP antara lain Goliath Tabuni, Melkisedek Awom, dan Lekagak Telenggen.
Namun, TPNPB menegaskan bahwa tidak ada persetujuan resmi dari pihak mereka terkait hal tersebut.
“TPN-PB memiliki hirarki kepemimpinan dan mekanisme tersendiri dalam mengambil keputusan. Pencatutan nama-nama petinggi kami ke dalam struktur ULMWP merupakan tindakan yang tidak sah,” tegas Satto dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, TPN-PB menilai langkah ULMWP berpotensi memicu konflik internal dan dianggap sebagai upaya merusak soliditas perjuangan dari dalam maupun luar negeri.
Bahkan, mereka secara terbuka mengimbau seluruh simpatisan dan kelompok pendukung untuk tidak terpengaruh oleh keputusan tersebut.
Sementara Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom, dalam rilisnya juga menyampaikan peringatan keras kepada pihak ULMWP agar tidak kembali melakukan tindakan serupa.
Ia meminta adanya klarifikasi terbuka dari kubu Benny Wenda terkait pencantuman nama-nama pimpinan TPN-PB.
Situasi ini memperlihatkan adanya ketegangan serius di internal kelompok separatis Papua, yang berpotensi memperlemah koordinasi serta arah gerakan mereka ke depan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak ULMWP terkait penolakan tersebut. (mas)
Komentar (0)