Jakarta, fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika menandatangani tiga nota kesepahaman (MoU) strategis bersama PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Penandatanganan MoU tersebut dihadiri Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil Bupati Emanuel Kemong, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, Executive Vice President Sustainable Development PTFI Claus Wamafma, Direktur Utama YPMAK Leonardus Tumuka, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Tiga kesepakatan yang ditandatangani mencakup kerja sama pengembangan sumber daya manusia, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan antara Pemkab Mimika dan PTFI, pemanfaatan tailing PTFI untuk pembangunan daerah, serta kerja sama antara Pemkab Mimika dan YPMAK di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sumber daya manusia, dan infrastruktur.
Bupati Rettob mengatakan, percepatan pembangunan daerah membutuhkan sinergi berbagai pihak, tidak hanya pemerintah.
“Era saat ini adalah era kolaborasi. Pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil harus bersatu. Karena itu, kerja sama ini harus menjadi langkah nyata untuk mempercepat pembangunan Mimika,” ujarnya.
Ia meminta seluruh pihak segera menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut melalui perjanjian kerja sama yang lebih teknis agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jangan sampai MoU ini menjadi dokumen yang tertidur. Harus ada tindak lanjut yang nyata sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur,” katanya.
Menurut Bupati JR, selama ini masih terdapat program pembangunan yang berjalan sendiri-sendiri sehingga hasilnya belum optimal. Karena itu, ia mengusulkan penyusunan blueprint pembangunan bersama sebagai pedoman dalam menjalankan program di Mimika.
“Kalau kita sepakat dan bekerja bersama, pembangunan di Mimika bisa bergerak lebih cepat. Kita punya APBD, dukungan pemerintah pusat, Freeport, dan YPMAK. Tinggal bagaimana kita menyatukan langkah agar tidak ada lagi program yang tumpang tindih,” tuturnya.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyampaikan komitmen perusahaan untuk terus mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mimika melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan YPMAK.
Ia mengatakan, fokus kerja sama tersebut meliputi sektor pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi berbasis kampung, serta pembangunan infrastruktur.
“Tujuan dari sinergi dan kolaborasi ini tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika, khususnya masyarakat Amungme, Kamoro, dan seluruh warga yang hidup di wilayah ini,” ucap Tony.
Tony mengungkapkan kontribusi PTFI kepada Pemerintah Kabupaten Mimika sepanjang 2025 melalui berbagai skema penerimaan negara dan daerah mencapai sekitar Rp4,8 triliun. Selain itu, pada 2026 Mimika juga menerima sekitar Rp1,2 triliun dari pembagian keuntungan bersih perusahaan.
“Total kontribusinya sekitar Rp6 triliun. Ini bukan jumlah yang kecil. Harapannya dana tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, Tony menyebut operasional Freeport masih dalam tahap pemulihan pasca insiden aliran material basah yang terjadi pada September tahun lalu. Saat ini kapasitas produksi perusahaan baru mencapai sekitar 50 persen dari kondisi normal. Meski demikian, ia optimistis kontribusi perusahaan kepada negara maupun daerah akan terus meningkat seiring pulihnya operasional tambang dalam beberapa tahun mendatang.
Penandatanganan tiga nota kesepahaman tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi pembangunan di Kabupaten Mimika sehingga program yang dijalankan lebih terarah, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.(tim)
