Timika, fajarpapua.com – Aksi bakar ban mewarnai protes puluhan peternak ayam broiler lokal di kawasan LIP WH32, Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Kamis (18/6).
Mereka menuntut agar Purchase Order (PO) ayam beku lokal yang selama ini menjadi sumber penghidupan peternak tidak dialihkan ke pihak lain di luar Papua.
Aksi tersebut dipicu oleh penghentian pasokan ayam broiler lokal yang diduga berkaitan dengan rencana pengalihan PO ke pengusaha di Jakarta.
Para peternak menilai kebijakan tersebut berpotensi menghancurkan usaha masyarakat yang telah dibangun selama bertahun-tahun melalui program pemberdayaan ekonomi lokal.
Usai aksi berlangsung, para peternak mengikuti mediasi di Polsek Kuala Kencana yang dipimpin Kapolsek Kuala Kencana, AKP Djemi Reinhard.
Pertemuan itu turut dihadiri perwakilan PT Freeport Indonesia (PTFI), PT Pangansari Utama, serta pihak pengamanan perusahaan.
Koordinator aksi, Yance Sani, menegaskan peternak lokal hanya menginginkan kejelasan dan keadilan atas keberlangsungan usaha mereka.
"PO ayam lokal harus dibuka kembali. Jangan sampai usaha-usaha yang dijalankan oleh orang Papua diganggu. Kami sudah membangun ini dari nol bersama pemerintah daerah," katanya.
Yance mengungkapkan, pihaknya menduga telah terjadi upaya pengalihan PO ke pihak lain yaitu pengusaha di Jakarta.
Dugaan tersebut, menurutnya, bukan tanpa dasar karena peternak memiliki sejumlah dokumen pendukung.
"Kami memiliki bukti video, komunikasi WhatsApp, dokumen kontrak, dan data lain yang dapat kami pertanggungjawabkan. Dari kronologi yang ada, kami menduga ada upaya pengalihan PO ke pihak lain di Jakarta," ujarnya.
Menurutnya, program ayam broiler lokal merupakan hasil pembinaan jangka panjang bersama Pemerintah Kabupaten Mimika.
Kerja sama pasokan dengan Pangansari disebut telah berjalan hampir lima tahun, sementara program broiler lokal telah berkembang sekitar dua tahun terakhir.
Karena itu, penghentian PO dinilai bukan sekadar persoalan bisnis biasa, melainkan menyangkut nasib banyak keluarga yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
"Ketika PO ditutup, sudah pasti akan merugikan banyak pihak," tegas Yance.
Ia menjelaskan, kapasitas produksi peternak lokal saat ini sebenarnya dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasar.
Dengan kemampuan rumah potong hewan sekitar 1.500 ekor per hari atau setara 1,5 ton produksi, kebutuhan pasokan sekitar 30 ton per bulan disebut masih dapat dipenuhi oleh peternak Mimika.
Selain berdampak pada peternak, massa aksi menilai pengalihan PO keluar Papua juga berpotensi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) dapat berkurang, lapangan pekerjaan terancam hilang, serta kepercayaan masyarakat terhadap komitmen keberpihakan kepada pelaku usaha Orang Asli Papua dapat melemah.
Para peternak juga menyoroti sejumlah indikasi yang mereka anggap janggal, mulai dari dugaan adanya rencana pemindahan PO sebelum alasan teknis disampaikan, perubahan alasan penghentian yang disebut berganti-ganti, hingga belum dikembalikannya PO meski berbagai temuan inspeksi telah diperbaiki.
Dalam mediasi tersebut, pihak peternak menyatakan masih menunggu hasil pembahasan internal PT Pangansari Utama sebelum dilakukan pertemuan lanjutan untuk menentukan langkah penyelesaian.
Sementara itu, perwakilan PT Pangansari Utama, Habibi, dalam forum mediasi memberikan klarifikasi bahwa penghentian PO komoditas lokal bersifat sementara dan dilakukan demi keselamatan konsumen.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil uji laboratorium investigasi yang mengindikasikan adanya temuan terkait ambang batas higienitas pada ayam broiler lokal.
"Pemberhentian ini sifatnya sementara demi keselamatan bersama. Kami tetap membuka ruang pembinaan dan evaluasi terhadap para pemasok lokal," ujarnya dalam mediasi.
