Ketika ditanya soal dana pendampingan dari kabupaten, dia menjelaskan biasanya ada ADD dari kabupaten, tapi beberapa tahun ini kabupaten tidak menganggarkan ADD untuk kampung-kampung.
Dengan dana desa, pihaknya prioritas untuk program-program pembangunan yang sudah dimusyawarahkan bersama warga.
Soal pertanggungjawaban, aparat kampung bersama pendamping, kemudian dibawa ke distrik lalu ke kabupaten dan kabupaten teruskan ke provinsi dan pusat.
“Program harus datang dari bawah, dimana program disusun bersama warga, kemudian diserahkan ke aparat kampung untuk dikerjakan,” ungkapnya.
Terkait bantuan bahan makanan (bama) bagi warga, dia menjelaskan, di kampung tidak ada kios sehingga dana yang dibagi ke warga satu paket antara BLT dan bantuan bama dengan nilai Rp 1.800.000.
Soal BUMDes, terang dia sampai saat ini pihaknya belum membentuk BUMDes karena ada beberapa kendala. Salah satunya jadwal terbang pesawat ke kampung Mamaput masih tidak menentu.
“Memang ada subsidi dari Pusat dimana satu minggu satu kali penerbangan. Sementara Pemkab Puncak sendiri belum ada anggaran untuk subsidi penerbangan ke Kampung Mamaput. Salah satu anggota DPRD dari kampung sedang mengusahakan subsidi penerbangan tambahan dari Pemkab Puncak ke kampung Mamaput, sehingga hasil bumi warga bisa dikirim dan dijual ke Timika. Selain itu aparat kampung bisa buka kios untuk menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari warga diatas,” ujarnya.
