“Kami tidak mengadu tapi ini bagian dari kewajiban sesuai aturan bahwa pimpinan dewan dan AKD berhak atas kendaraan dinas,” ujarnya.
Seharusnya, lanjut Jhon Thie, setelah dilantik Pimpinan dewan dan AKD sudah disiapkan kendaraan dinas, bukan kendaraan rental.
John Thie juga menyoroti besaran anggaran yang dikeluarkan untuk menyewa kendaraan dinas pimpinan dewan setiap tahunnya yang sama sekali tidak diketahui dewan.
“Dan kita tidak tahu berapa besar biaya rental yang dikeluarkan setiap bulan maupun setahun untuk membayar tiga kendaraan dinas pimpinan karena itu bukan urusan kami soal sewa menyewa ini,” terang John Thie.
Melihat kondisi tersebut ia akan meminta BPKAD untuk menyampaikan alasan mengapa hingga kini kendaraan dinas pimpinan dewan dan AKD masih tersimpan di Gudang Hasjrat Abadi.
