Merauke, fajarpapua.com – Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT mengingatkan kepada panitia Sub PB PON Kabupaten Merauke untuk menggunakan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai payung hukum.
Mengingat dana PON bersumber dari keuangan negara yang digelontorkan melalui APBN, APBD provinsi/kabupaten/kota, sehingga jika salah dalam penggunaan semua pengurus bisa terseret ke rana hukum tindak pidana korupsi (tipikor).
“Ini jangan dianggap remeh untuk semua bidang masing-masing. Kegiatan yang sudah diprogram harus bisa terealisasi dan anda semua harus perhatikan baik. Administrasinya harus tertib, realisasi anggaran harus dikelola dengan baik. Ketua harian dan koordinator bidang, anda wajib mempertanggungjawabkannya.
“Semua kegiatan PON yang berkaitan dengan belanja, itu ingat baik-baik! Harus lewat prosedur. Kalau belum ada dasar hukumnya, dibuat dasar hukum berupa SK yang ditetapkan oleh ketua umum,” pesan Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT selaku Ketua Umum Sub PB PON Kabupaten Merauke dalam Rapat Konsolidasi yang dihadiri oleh Ketua Harian dan Koordinator Bidang Sub PB PON di aula KONI Merauke, Rabu (15/9).
Bupati juga mengingatkan semua koordinator bidang untuk lebih memperhatikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di masing-masing bidang penyelenggara PON XX dan saling berkoordinasi dengan pimpinan tertinggi, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam realisasi kegiatan di lapangan.
“Contoh kemarin, pengelolaan anggaran yang terkait dengan mobil sewa. Mobil-mobil sewa ini harus di-listing (didata) baik, usulannya harus jelas untuk apa, lalu ditetapkan dengan SK ketua umum, itu baru bisa. Demikian pun dengan kegiatan lain di semua bidang. Itu yang saya ingatkan.
Yang berikutnya, harus selalu koordinasi, koordinasi ini penting. Ada permasalahan apa harus berkoordinasi dengan ketua umum. Yang berkaitan dengan PON itu harus ketua umum yang memberikan penyataan di media massa.
Kalaupun ketua harian minimal diberikan mandat dan kuasa oleh ketua umum, itu tata krama informasi yang dipublish.
“Jangan karena dengan facebook sekarang jadi seenaknya, itu salah karena bisa menciptakan opini publik yang keliru. Kita ini lagi berpikir untuk hal-hal yang lebih besar untuk kepentingan negeri. Jadi tolong perhatikan itu,” pesan Ketua Umum Sub PB PON, Romanus Mbaraka. (hrs)
