Menurut Yafet terkait divestasi saham Freeport tersebut Provinsi Papua sudah disepakati mendapat bagian sebesar 3 persen dan Pemda Mimika sebesar 7 persen.
“Namun porsi untuk Pemda Mimika itu harus dibagi ataupun dipisahkan untuk masyarakat pemilik hak ulayat,” ujar Yafet.
Dalam kesempatan itu menurut Yafet, Menteri Investasi mengungkapkan Bupati Mimika diminta untuk membuat catatan terkait dengan pembagian saham untuk pemilik ulayat.
“Menteri Investasi menegaskan, kalau diputuskan sebesar 4 persen untuk pemilik ulayat, maka bupati harus buat catatan tertulis sehingga ada legalitas hukumnya,” jelas Yafet.
Bahkan menurut Yafet, Menteri Investasi siap mendorong pencairan dana deviden hasil divestasi saham Freeport kepada pemerintah daerah jika masalah tersebut rampung.
“Pak menteri berjanji langsung akan meminta Freeport dan Inalum untuk mencairkan deviden yang selama ini belum terbayarkan ke berbagai pihak, namun semua harus jelas dulu,” tuturnya. (feb)
