Timika, fajarpapua.com- Setelah berjalan kurang lebih 3 jam, palang yang dipasang oleh Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) di ruang kerja Bupati Mimika akhirnya dibuka pada Kamis (2/12) sekira pukul 11.30 WIT.
Pembukaan palang dilakukan oleh personil Polres Mimika setelah melakukan negosiasi dengan peserta aksi yang berasal dari Kampung Tsinga Waa Banti dan Aroanop.
Usai membuka palang, Kabag Ops Polres Mimika, AKP Dionisius Vox Dei Paron Helan mengatakan aksi tersebut mengganggu aktivitas kerja di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika.
“Ini melanggar aturan sehingga harus kami buka sehingga pelayanan di pusat pemerintahan bisa kembali normal,” katanya.
Dion mengatakan palang dibuka setelah pihaknya melakukan negosiasi dengan kelompok warga yang melakukan aksi.
“Warga yang melakukan pemalangan menerima penjelasan yang kami berikan sehingga mengijinkan pihak kepolisian membuka palang,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Dion juga menghimbau warga untuk tetap menyalurkan aspirasi mereka melalui jalan yang baik termasuk bisa melibatkan kepolisian untuk mediasi.
“Siapapun yang tidak puas atau tidak terima dengan satu keputusan silahkan mendatangi kepolisian untuk dilakukan mediasi. Bukan melakukan pemalangan apalagi sampai merusak,” katanya.
Para peserta aksi pemalangan tersebut lanjutnya bisa saja di tahan karena aksi mereka telah menimbulkan kerusakan dan gangguan ketertiban umum.
“Namun kembali lagi semua tergantung dari pemerintah, kalau ada laporan ya kita terima laporan itu,” ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemalangan ruang kerja Bupati Mimika, Wakil Bupati Mimika dan Sekda Mimika yang terletak di Lantai 3 Gedung A Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika dilakukan oleh kelompok yang menuntut janji Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika untuk memfasilitasi pertemuan antara FPHS, Pemkab Mimika, Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat. (feb)
