Jayapura, fajarpapua.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Jayapura akan memfokuskan pelaksanaan 4 program prioritas.
Termasuk diantaranya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk penanggulangan Covid-19 pada Tahun 2022.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Subhan, SE saat ditemui fajarpapua.com, Senin (7/1) menegaskan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2022 memang akan difokuskan pada beberapa program prioritas.
“Secara umum ada 4 yang prioritas pada APBD Tahun 2022 ini sesuai dengan atensi bupati,” ujarnya.
Pertama ujarnya, menjadikan 10 Distrik sebagai pusat pemberdayaan, pelatihan dan pusat data sesuai dengan Inpres Nomor 9 tahun 2020.
“Yang pertama kita mengimpelemtasikan apa yang menjadi rancangan di RPJMD 2022 sesuai arahan dan kebijakan bupati yaitu menjadikan 10 distrik sebagai pilot project pusat informasi,”ujar Subhan.
Kedua untuk mendukung kegiatan Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) dimana Kabupaten Jayapura sebagai tuan rumah seluruh Indonesia.
Ketiga penangan Covid-19 yang hingga saat ini masih menjadi perhatian di seluruh wilayah Indonesia dan perlu jadi perhatian pemerintah apalagi saat ini varian baru Virus Omicron sudah menyebar.
“Dimana akibat pandemic Covid-19 pada tahun lalu mengharuskan pemerintah daerah refocusing anggaran,” jelasnya.
Kemudian keempat adalah persiapan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura pada 12 Desember 2022 dan juga biaya RPJMD yang belum diselesaikan karena ini masa akhir jabatan bupati.
Subhan menjelaskan, untuk pelaksanaan Kongres Aman pada Oktober 2022 mendatang, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 12 miliar lebih.
Sementara itu, dana penanganan Covid-19, pemerintah daerah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5 miliar.
“Dana Rp 5 miliar yang kita siapkan ini untuk antisipasi, dan tidak menutup kemungkinan akan ada refocusing di masing-masing SKPD,”ujar Subhan.
Subhan menambahkan alokasi anggaran penanggulangan Covid-19 ini juga sesuai dengan Permendagri 27 Tahun 2021.
“Permendagri tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah daerah tetap membiayai penanggulangan Covid-19,” tutupnya. (hsb)
