Timika, fajarpapua.com – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika Slamet Sutedjo bersama staf pada Sabtu (9/4) langsung mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Timika di Kampung Limau Asri (SP 5).
Kedatangan Slamet bersama staf merupakan respon langsung dari Dukcapil Mimika atas permintaan Kalapas beberapa minggu lalu bahwa terdapat sebagian warga binaan yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Sebelumnya pada Oktober 2021 Dukcapil telah melakukan pelayanan, namun masih ada data warga binaan Lapas yang namanya menggunakan samaran, bukan nama asli.
“Sehingga dengan begini kita datang kesini cetak KTPnya, memang ada yang kependudukannya di Mimika, namun ada juga yang domisili luar Mimika. Dengan begini tidak ada kendala bagi mereka yang tidak punya KTP,” ujar Slamet Sutedjo kepada wartawan di Lapas SP 5.
Pelayanan tersebut juga merupakan komitmen dari Dukcapil sesuai arahan Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk selalu menjemput bola dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Dengan situasi seperti ini tentu mereka tidak bisa keluar untuk akses layanan publik di Kantor Dukcapil untuk terbitkan dokumennya,” katanya.
Selain perekaman KTP, Dukcapil juga melayani pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan juga akta kelahiran.
Selama pelayanan di Lapas Kelas 2 Timika, Dukcapil telah menerbitkan sebanyak 78 KTP, Kartu Keluarga sebanyak 21, Kartu Identitas Anak 12 dan Akte Kelahiran 2.
Dengan adanya penerbitan KTP ini, kata Slamet, tentunya akan memudahkan warga binaan dalam mengikuti program layanan publik seperti pelayanan kesehatan untuk pendaftaran BPJS.
“Kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada Kalapas dan seluruh jajaran sehingga kolaborasi ini berjalan dengan baik dan tentu akan terus ditingkatkan kedepan. Saudara kita warga binaan ini juga warga Indonesia yang harus dilayani, yang harus Dukcapil prioritaskan untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” katanya.
Kalapas Kelas II B Timika, Marthen B Palinoan mengucapkan banyak terima kasih kepada Dukcapil Mimika yang dengan cepat merespon keluhan mereka.
“Sebelumnya kami kesulitan untuk akses pelayanan publik karena kendala KTP, seperti pelayanan kesehatan seringkali warga binaan tidak memiliki BPJS, sehingga biaya kesehatan sering tidak terjangkau,” kata Kalapas.
“Ada warga binaan yang belum terima vaksin karena kendala KTP, sehingga dengan adanya KTP yang dibuat ini kami akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengurus akses pelayanan kesehatan bagi warga binaan,” tambahnya. (feb)
