Dia menambahkan oleh karena itu, pihaknya mendorong Presiden Jokowi, Menteri Perhubungan dan kementerian terkait untuk menuntaskan pembangunan Bandara Nabire tahun ini dengan mengalokasikan dana melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) tahun 2022.
"Atas nama rakyat Papua, kami harap Presiden Jokowi, menteri perhubungan dan kementerian lainnya untuk tuntaskan pembangunan Bandara baru Nabire tahun ini diharapkan pembangunan bandar ini tuntas pada masa pemerintah Presiden Jokowi, jangan sampai ganti pemerintahan, lalu ganti program dan menyebabkan pembangunan bandara Nabire gagal," ujarnya lagi.
Dia menambahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Nabire sangat terbatas sehingga tidak bisa digunakan untuk membiayai pembangunan bandara tersebut sehingga sangat disayangkan bila tahun ini tidak ada dana dari APBN untuk membiayai pembangunan Bandara baru Nabire, padahal targetnya akhir tahun 2022 rampung. Sekadar diketahui, keberadaan Bandara baru Nabire sangat strategis.
Dengan panjang runway 1600 meter, bisa didarati pesawat jenis ATR dan mendukung pelayanan penerbangan di kabupaten-kabupaten di kawasan pembangunan Meepago, Lapago dan Saireri Papua di antaranya Kabupaten Paniai, Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Puncak Jaya, Puncak, Kepulauan Yapen, Waropen dan kabupaten-kabupaten lainnya.
"Bandara baru Nabire diproyeksikan ke depan untuk didarati pesawat Boeing, makanya pemerintah harus menuntaskan pembangunannya di mana jika tuntas tahun ini maka pesawat ATR bisa masuk (mendarat) dan ke depan ditambah lagi panjang run way sehingga pesawat berbadan lebar seperti boeing bisa juga masuk ke Nabire," tambahnya.(ant)
