Timika, fajarpapua.com – Kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mimika dalam mengurus sertifikat tanah mulai disorot warga Timika.
Selain pungutan yang dianggap terlalu memberatkan, warga juga mengeluhkan waktu terbitnya sertifikat yang dianggap terlalu lama dengan berbagai macam alasan.
Sekedar diketahui, beberapakali wartawan fajarpapua.com mendatangi kantor BPN Timika di tikungan Petrosea Jalan Cenderawasih SP 2 namun tidak berhasil menemui pimpinan lembaga vertikal tersebut.
Mengenai keluhan lambatnya pengurusan sertfikat tanah serta adanya pungutan disampaikan salah seorang warga Timika, Alfonsius Abu.
Kepada fajarpapua.com, Kamis (5/5), Alfon panggilan akrabnya mengemukakan, sekitar dua tahun lalu dirinya mengurus sendiri sertifikat tanah di loket resmi dengan membayar langsung di bank.
“Satu minggu kemudian saya ditelepon sama tukang ukur dari Pertanahan (BPN Timika, red).
Setelah selesai pengukuran saya kasih uang lelah Rp 400 ribu tanpa diminta saya iklaskan,” ujarnya.
Selanjutnya tiga hari kemudian dirinya ditelepon oleh tukang ukur dimintai uang biaya jasa pengukuran sebesar Rp 1,5 juta.
“Saya tidak keberatan dan langsung transfer ke rekening oknum tersebut dengan harapan supaya sertifikat saya bisa cepat diproses dan sertifikatnya cepat keluar,” tukasnya.
Ia mengaku dirinya dijanjikan seminggu sertifikat pemecahan dari sertifikat induk keluar.
“Tapi apa yang terjadi seminggu sebulan bahkan sudah mau dua tahun ini sertifıkatnya tidak keluar-keluar sampai dengan saat ini. Saya selalu cek di loket jawabannya selalu sama tidak pernah berubah. biasa mereka tanya siapa yang ukur pak, kasih tahu nama. Setelah itu petugas loket tanya ke yang ukur jawabannya sudah di pak Saleh,” paparnya.
Alfon mengaku sudah 10 kali dirinya ke BPN Timika namun selalu mendapat jawaban yang sama.
“Saya hanya berharap aparat terkait dan DPRD perhatikan hal ini. Masalah yang saya alami juga banyak dialami warga lain. Saya berharap kepala BPN Timika bisa merespon masalah ini,” pungkasnya.(red)
