Timika, fajarpapua.com – Pro dan kontra atas rencana pemekaran wilayah atau daerah otonom baru (DOB) di Papua dipicu karena adanya kekhawatiran terhadap eksistensi masyarakat asli Papua (OAP).
Hal ini diungkapkan Tokoh Masyarakat Suku Kamoro, DR. Leonardus Tumuka kepada fajarpapua.com, Rabu kemarin, menanggapi adanya aksi penolakan dari sejumlah komponen masyarakat di Papua terhadap pembentukan DOB yang sudah menjadi keputusan dan telah masuk dalam agenda negara.
Menurutnya reaksi penolakan tersebut sebenarnya menjadi sinyalemen adanya kekhawatiran yang besar kedepannya tidak ada porsi yang sesuai bagi masyarakat asli seperti yang sementara terjadi saat ini.
“Dengan terbentuknya provinsi ini justru ditakutkan adanya urbanisasi, transmigrasi dan kemudian itu akan melemahkan masyarakat asli untuk bisa menempati posisi strategis terutama di pemerintahan,” ujar Leo.
Diakui pembentukan DOB dipandang sebagai upaya transfer manusia dari luar untuk memenuhi wilayah Papua yang pada akhirnya justru membuat eksistensi orang asli berkurang dan mungkin tersingkir.
“Sebelum pembentukan DOB baru, sebenarnya yang harus dipersiapkan pemerintah adalah adanya kebijakan yang harus ditetapkan untuk perlindungan hak-hak orang asli Papua dalam sistem pemerintahan, ekonomi, dan lain-lain, nah itu harus ditetapkan,” katanya.
“Kalau itu tidak ditetapkan maka yang terjadi masyarakat asli akan tersingkir karena belum bisa bersaing dalam tatanan yang seharusnya dilakukan,” tegas Leo.
Salahsatu fakta lanjutnya bisa dilihat saat ini di Kabupaten Mimika, dimana orang asli Mimika Wee (Kamoro) tidak banyak memegang posisi di pemerintahan maupun politik.
“Orang Mimika Wee hampir tidak ada jumlahnya di pemerintahan, dan juga di DPRD Mimika juga sama. Ini wilayah punya masyarakat asli, itu yang tidak disadari oleh pemerintah,” tegasnya.
Leo menyatakan tujuan pembentukan DOB baru sendiri salah satunya yang harus diwujudkan adalah adanya pemerataan di semua sektor baik pemerintahan, politik, ekonomi dan pembangunan lainnya.
“Pemerataan ini tidak boleh jadi slogan belaka, jangan hal itu dijadikan alasan untuk dibentuknya provinsi bari tetapi kemudian pembangunan tidak berpihak kepada masyarakat asli, pemerataan itu harus dilakukan, distribusi, ekonomi semua itu harus merata,” ucapnya. (feb)
