Timika, fajarpapua.com – Aliansi Honorer Mimika, Senin (01/8) mendatangi Kantor BKPSDM dengan tujuan dapat bertemu Kepala BKPSDM Mimika, Ananias Faot.
Namun bukannya ditemui, Aliansi tersebut dihadapkan dengan kepolisian yang dianggap sebagai “mulut dan telinga” Kepala BKPSDM.
“Saya rasa beliau tidak menunjukkan sikap yang baik sebagai orang tua, karena tidak mau temui kami. Atau jangan-jangan beliau juga terlibat dalam persoalan ini sehingga tidak berani keluar. Beliau suruh polisi temui kami sebagai mulut dan telinganya. Seharusnya kan beliau sendiri yang keluar, polisi itu hanya memfasilitasi,” ujar Ketua Aksi Aliansi honorer Mimika, Edoardus Soway.
“Kami datang kesini dengan tujuan baik, kami berjanji tidak anarkis, tapi disini Kepala BKPSDM kami rasa tidak merespon kedatangan kami dengan baik, tidak bagus sama sekali,” lanjutnya.
Harusnya, kata Edo, Kepala BKDSDM bisa keluar dan menyampaikan dengan baik karena pihaknya tidak meminta banyak hal, yang ia minta Kepala BKPSDM dapat keluar menemui mereka.
“Sampai sejauhmana respon terhadap kami, tapi beliau malah menyuruh polisi untuk bertemu dengan kami seolah kami ini penjahat, padahal kami kesini untuk tanyakan hak kami,” katanya.
“Tapi tidak apa-apa itulah pimpinan yang baik. Mudah-mudahan kedepan semua pimpinan bisa seperti dia,” tambahnya.
Selain itu, para Aliansi Honorer itu juga telah mengantongi 59 bukti nama nama yang dirasa cacat aturan.
“Kami disini sudah mengantongi 59 bukti nama-nama yang kami rasa cacat aturan, dan jika memang dalam pengangkatan itu semua sudah memenuhi Amungme Kamoro tapi kenapa hasilnya tidak dipublish, biar tidak menjadi tanda tanya khalayak umum, dan biar semua tahu bahwa benar-benar Amungme Kamoro sudah terakomodir, ini seolah-olah ada data yang disembunyikan,” katanya.
Dikemukakan, Bupati Mimika mengatakan akan memverifikasi ulang nama-nama tersebut, sehingga Aliansi Honorer minta bertemu Kepala BKDSDM.
“Bupati mau verifikasi ulang, kami harap jangan hanya sebatas kata-kata, kalau memang mau diverifikasi mari bertemu dengan kami, karena kami dari Aliansi pun punya bukti data yang lengkap,” jelasnya.
Terpisah, Kepala BKPSDM, Ananias Faot mengatakan pihaknya sudah menemui para honorer tersebut beberapa waktu lalu. Menurutnya, apa yang menjadi aspirasi honorer sudah disampaikan kepada pimpinan daerah.
“Dan itu kepastiannya ada di Bupati,” jawabnya singkat. (feb)
