Jakarta, fajarpapua.com- Para pemuka masyarakat meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk segera menonaktifkan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga diharapkan menunjuk Penjabat Gubernur Papua, agar proses pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lancar.
“Sangat penting sekali gubernur selaku kuasa pengguna anggaran harus ada. Dengan adanya penjabat gubernur, maka semua hambatan dalam menjalankan roda pembangunan di Papua dapat teratasi,” kata Koordinator Cendekiawan Muda Papua, Paulinus Ohee, Kamis (20/10).
Seperti diberitakan, karena kondisi kesehatan yang belum pulih dari sakit strok, Lukas Enembe tidak dapat melantik Penjabat Bupati Kepulauan Yapen dan Tolikara.
“Tolikara dan Yapen seharusnya dilantik oleh gubernur, tetapi pak gubernur mengatakan kepada saya beliau sakit, kemudian minta kepada Mendagri (untuk melantik). Wakil Gubernurnya kan tidak ada di sana,” ujar Tito di Jakarta usai melantik kedua penjabat bupati di Papua, Senin (17/10) lalu.
Diketahui, kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua disebut-sebut cenderung menurun, pasca penetapan Gubernur Enembe sebagai tersangka dugaan korupsi.
Hal ini tak hanya dikeluhkan beberapa tokoh masyarakat, tetapi juga ratusan karyawan RSUD Dok II Jayapura. Terdapat 465 tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di rumah sakit milik Pemprov Papua itu mengancam akan melakukan mogok kerja, lantaran sudah dua bulan tidak menerima gaji dan tunjangan.
“Ada 465 nakes yang belum terima gaji sudah dua bulan ini. Terdiri dari 69 dokter spesialis, 26 dokter umum, 380 tenaga perawat dan penunjang belum menerima hak gaji mereka,” ungkap dr Yunika Howay.
Para nakes, menurut Yunike, sangat berharap Papua dapat segera membayar hak para nakes, sehingga pelayanan di RSUD Jayapura bisa berjalan secara maksimal.
Beberapa hari ini sejumlah tokoh pemuda dan pemuka masyarakat di Bumi Cenderawasih itu mengeluhkan terjadinya penurunan pelayanan publik oleh Pemprov Papua.
Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Posisi wakil gubernur Papua pun kosong, karena wafatnya Klemen Tinal pada Mei 2021.
Gifly Buiney mempunyai pengalaman pribadi ketika mengurus keperluan di kantor gubernur dan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) Papua. Dirinya sering tidak menjumpai pejabat yang dituju. (red)
