Timika, fajarpapua.com – Pemda Mimika melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menggelar sosialisasi penginputan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pengadaan barang dan jasa di Hotel Cenderawasih 66, Rabu (10/5).
Tujuan sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas ASN dalam lingkup Pemda Mimika adalah untuk meningkatkan pengetahuan ASN Pemda Mimika tentang penginputan penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Paulus Dumais dalam sambutannya mengatakan, dalam inpres nomor 2 tahun 2022 tentang penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah diamanatkan bahwa setiap kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan dan merealisasikan 40 persen anggaran belanja barang dan jasa untuk UMKM dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional.
“Program P3DN merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka mendorong masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk dalam negeri serta bertujuan untuk memberdayakan industri dalam negeri dan mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa pemerintah,”kata Paulus.
Berdasarkan data dari bagian layanan pengadaan barang dan jasa, bahwa anggaran belanja barang dan jasa Kabupaten Mimika tahun anggaran 2023 yang terdapat di sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) LKPP sebesar Rp2,607 triliun. Sedangkan realisasi belanja barang dan jasa sampai dengan bulan april 2023 sebesar Rp127 miliar atau 0,5 persen.
“Dari data tersebut Kabupaten Mimika berkeyakinan bahwa target 75 persen yan diamanatkan dalam Inpres 2 tahun 2022 akan dapat tercapai bahkan dapat terlampaui,” Tutur Paulus.
Menurutnya, sosialisasi ini sangat penting dalam rangka monitoring belanja barang dan jasa yang telah dilaksanakan dalam proses pengadaan serta untuk mengetahui realisasi penyerapan anggaran untuk belanja produk dalam negeri.
Hal ini diyakini karena masih banyak paket-paket pengadaan yang belum dilakukan proses pengadaannya khususnya pengadaan barang serta banyak paket-paket pengadaan di OPD yang belum dicatatkan pada system di LPSE.
“Untuk itu saya berharap agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius dan seksama dan segera melakukan tindaklanjut atas hasil sosialisasi tersebut,”ujarnya.
Ia berharap para Pimpinan OPD agar selalu memantau progres realisasi belanja dan mengingatkan operator yang ditunjuk untuk menginput pada sistem yang ada.
“Saya minta kepada Inspektorat untuk selalu memonitor perkembangan pengadaan barang dan jasa yang telah dikonfirmasi menggunakan P3DN,”tuturnya.(ron)
