Jakarta, fajarpapua.com — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua sepakat untuk bersinergi dalam mengatasi kesenjangan infrastruktur telekomunikasi di Papua.
Kesepakatan ini tercapai dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Telekomunikasi BAKTI dan Program Pendukungnya yang digelar di Jayapura, Rabu (8/11).
Kegiatan ini merupakan rakor keempat atau terakhir yang diselenggarakan Direktorat Layanan TI untuk Masyarakat dan Pemerintah pada 2023 dengan mengundang 31 perwakilan Diskominfo Kabupaten/Kota wilayah Papua.
Kepala Divisi Layanan TI untuk Pemerintah BAKTI Kominfo, Latifah Hanum, mengatakan rakor ini diselenggarakan untuk membahas berbagai tantangan dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi di Papua.
“Berbagai tantangan, baik dari segi geografi, sosial, budaya, peraturan perundang-undangan, dan anggaran perlu disolusikan bersama agar kesenjangan dapat dikurangi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/11).
Dia menekankan, sinergi antara BAKTI dengan Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kominfo, merupakan bukti nyata terwujudnya koordinasi untuk mengatasi kesenjangan antara kota dan wilayah perdesaan.
Selain permasalahan infrastruktur telekomunikasi, para perwakilan Diskominfo juga bisa mendapatkan informasi program-program kerja yang dijalankan di BAKTI. Program tersebut di antaranya Program Solusi Ekosistem Digital di Wilayah 3T dan Program Kemitraan BUMDes.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Teluk Bintuni, Markus Sraun, mengapresiasi BAKTI Kominfo yang telah memfasilitasi rakor ini. Markus berharap, pada 2024 seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Teluk Bintuni, sudah terkoneksi internet.
“BAKTI Kominfo sudah bekerja secara maksimal khususnya menangani permasalahan di distrik kami, namun masih ada permasalahan di Moskona, sehingga kami harapkan BAKTI bisa memperhatikan ini,” tuturnya.
Dia juga menyambut baik Program Kemitraan BUMDes yang ditawarkan BAKTI Kominfo. Menurutnya, program ini dapat mendorong tumbuhnya usaha ekonomi produktif di desa, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni.
Markus berharap akan ada satu BUMDes, di Papua lebih dikenal dengan BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung), dapat dijadikan pilot project untuk mendorong tumbuhnya BUMKam lainnya. Tentunya, hal ini memerlukan dukungan jaringan internet yang diharapkan sudah terhubung pada 2024.
Rakor BAKTI Kominfo dan Diskominfo Papua merupakan langkah positif dalam upaya mengatasi kesenjangan infrastruktur telekomunikasi di Papua. Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan BAKTI Kominfo, serta peran BUMKam, maka pembangunan di Papua dapat lebih merata dan berkeadilan. (cnn)
