Timika, fajarpapua – Dalam rangka pengawasan terhadap praktek galian golongan C ilegal yang beroperasi di beberapa titik di sekitaran Kota Timika, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar rapat koordinasi bersama Satuan Tugas (Satgas).
Rapat Satgas pengawasan insidental galian golongan C ilegal tahun 2023 tersebut dilaksanakan di Grand Tembaga Hotel, Kamis (14/12) yang dihadiri Kasat Reskrim Polres Mimika, Ketua PN Timika, Perwakilan Kodim 1710/Mimika dan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Bupati Mimika dalam sambutannya yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Yacobus Kareth mengatakan, sesuai undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat (2) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
Untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Mimika DLH Kabupaten Mimika melaksanakan pengawasan langsung insidental sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 496 ayat(3) poin b di 4 (empat) lokasi galian golongan c ilegal di Kabupaten Mimika mulai tanggal 20 -24 november 2023.
Diungkapkan, pengawasan langsung insidental ini bertujuan untuk, pertama, mengidentifikasi, mendokumentasikan dan menganalisis dampak lingkungan hidup dari kegiatan galian golongan c ilegal. Kedua, untuk memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang agar dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggulangi masalah kegiatan galian golongan c ilegal.
Ketiga, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya pengelolaan sumber daya mineral yang akuntabel, berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan.
“Oleh sebab itu, saya sangat harapkan kepada pelaku usaha dan atau kegiatan yang ada di Kabupaten Mimika dapat memahami dan mengimplementasi dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatan dengan tetap menjaga, memperhatikan dan melestarikan lingkungan hidup agar tetap baik, bersih, indah dan sehat untuk diberikan kepada anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa kita Indonesia,” katanya.
Sementara Kepala DLH Jefri Deda mengatakan, rapat koordinasi bersama Satgas ini dilakukan karena banyaknya laporan yang masuk dari masyarakat tentang akibat yang terjadi dari praktek galian C ilegal tersebut.
“Kami lakukan ini karena banyak aduan masuk ke kita terutama masyarakat sekitar galian C. Seperti sumurnya kering, lahan pertaniannya rusak dan lain sebagainya,” ungkapkan.
Menurutnya, hasil rapat koordinasi tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Satgas lebih besar bentukan Bupati Mimika sebagai data dan informasi bahwa praktek galian C yang ada tidak memiliki ijin dan merusak lingkungan.
“Kami akan sampaikan hasil rapat ini sebagai dasar Satgas untuk melakukan penutupan,”ujarnya.
Dari data DLH ada beberapa galian C ilegal yang beroperasi di sekitaran kota Timika yaitu di jalan Cendrawasih sekitar jembatan selamat datang, jalan SP III belakang perumahan Timika Regency, jalan Poros SP V belakang Sentra Pendidikan, jalan Caritas Poros SP II SP V belakang SMAN 4 (ada 2 lokasi) dan jalan Caritas Poros SP II SP V GOR Futsal.
Adapun dampak lingkungan yang diakibatkan dari galian C ilegal tersebut adalah rusaknya ekologi, polusi udara, kerusakan struktur tanah, kerusakan lahan pertanian dan kerusakan jembatan dan bangunan yang ada disekitar galian C.(ron)
