Timika, fajarpapua.com – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Orang Asli Papua(OAP), Amungme-Kamoro, dan Nusantara mendatangi Kantor Bupati Mimika, Jumat (22/12). Mereka menyuarakan protes terkait dampak rolling brutal kebijakan Bupati Mimika Eltinus Omaleng.
Kedatangan para perwakilan ASN ini diterima langsung Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, di Gedung A Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika pukul 11:50 WIT, Jumat (22/12).
Fredy, seorang ASN, menegaskan tujuan kedatangan mereka untuk mencari keadilan.
“Ini diskriminasi dalam pemberlakukan penempatan pegawai, Bupati asal menempatkan pegawai, sudah tidak sesuai aturan,” ungkap Fredy.
Mereka menuntut agar aturan ASN di Indonesia juga diterapkan dengan benar di Timika, Papua Tengah, tanpa penyalahgunaan kebijakan.
Agus Salim, seorang PNS, menambahkan tujuan mereka bukan untuk menuntut jabatan, melainkan untuk menegakkan prinsip birokrasi yang berjalan benar.
“Kami menuntut birokrasi harus berjalan dengan benar, pimpinan daerah sampai hari ini tidak mempunyai tanggung jawab terhadap masalah yang terjadi,” kata Agus Salim.
Mereka juga mempertanyakan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kebobrokan sistem pemerintahan di Timika, mengingat rolling pada tanggal 30 Oktober dan 5 Desember kemarin telah menciptakan kekacauan dalam sistem tersebut.
Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, memberikan respons tegas terhadap keluhan para ASN. Ia menyatakan pemerintahan harus mengikuti aturan untuk mencegah dampak negatif terhadap masyarakat.
“Saya dengar sudah dipindah sana sini, ini tidak boleh terjadi karena ini pemerintah, semua harus mengikuti aturan,” ungkapnya.
JR juga menyatakan penyesalannya terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, meskipun dirinya ikut mengajukan keberatan ke MK.
“Lebih baik kemarin berakhir saja, saya diam selama 4 tahun namun sekarang saya lawan, semua yang menginginkan pemerintahan bersih dan sesuai aturan mari ikut saya, kita perbaiki Kabupaten ini. Kalau perlu kita usir mereka yang merusak dan membuat kehancuran,” tegas JR.
JR menyoroti mekanisme rolling yang diatur sembarangan, menyebabkan ketidaksesuaian antara Surat Keputusan (SK) yang dibacakan dan yang diterima oleh pegawai.
“Bisa kita lihat yang dibacakan lain dan yang terima SK lain, lebih banyak lagi tidak sesuai pangkat namun berada di posisi tertentu,” ungkapnya.
Wakil Bupati Mimika mengingatkan para pegawai yang sudah dilantik agar segera mengundurkan diri jika Bupati Omaleng tidak mengklarifikasi rolling yang kontroversial tersebut.
“Hari ini Jumat (22/12) sesuai surat rekomendasi bahwa pak Bupati harus mengklarifikasi rolling kemarin, jika tidak maka pusat yang akan langsung membatalkannya. Dampak terberat adalah para pegawai yang diangkat akan diblokir langsung oleh BKN dan ini tentu merugikan diri mereka sendiri,” tambah JR.
Ia juga menyayangkan dualisme yang terjadi di berbagai organisasi dan pemerintahan.
“Bisa kita lihat, dimana mana terjadi dualisme yang dibuat secara sengaja seperti KONI, Askab dan lain-lain. Lebih parahnya organisasi wartawan yang harusnya independen dimasuki mereka dan langsung melakukan intervensi, ini saya sudah dengar sendiri, Kepala Kesbangpol harus bertanggung jawab dan memberikan klarifikasi khusus terkait hal ini,” pintanya
Wakil Bupati Mimika itu menegaskan tekadnya untuk melawan segala bentuk ketidakadilan dalam waktu 8 bulan ke depan, dan mengajak semua pihak yang peduli terhadap daerah ini untuk bersatu dalam perlawanan.
“8 bulan sisa ini kita perbaiki untuk melayani masyarakat dengan baik. Mari berdiri di belakang saya, kita lawan bersama kalau sayang daerah ini, pemerintahan tidak boleh berjalan seperti ini,” pungkasnya.
Terakhir, Johannes Rettob memberikan pesan kepada masyarakat untuk menjalani Natal dengan baik meskipun situasi politik di Kabupaten Mimika tengah tidak stabil.
“Natal ini saya harap kita lewati dengan suka cita,” tutup Johannes Rettob.(Isa)
