Timika, fajarpapua.com – Di wilayah pesisir Kabupaten Mimika, persoalan rumah layak huni masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi.
Di tengah keterbatasan akses pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat kampung, kehadiran rumah sederhana yang aman dan layak kerap menjadi simbol harapan baru bagi sebuah keluarga.
Harapan itu kini mulai tumbuh di Kampung Poronggo, Distrik Mimika Barat Tengah, Papua Tengah.
Melalui Program Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) tahun 2025, tiga unit rumah layak huni berhasil dibangun untuk warga setempat sebagai bagian dari program pemberdayaan berbasis kampung.
Program tersebut dijalankan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Poronggo dengan sasaran utama membantu masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal memadai.
Bagi warga pesisir, rumah bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga fondasi kehidupan yang menentukan kualitas kesehatan, keamanan keluarga, hingga masa depan anak-anak mereka.
Rumah Layak Huni Jadi Kebutuhan
Bendahara Pokja Kampung Poronggo, Thimotius Kotouki menjelaskan pembangunan rumah dipilih sebagai prioritas utama setelah melihat kondisi nyata masyarakat di kampung tersebut.
Menurutnya, banyak warga masih hidup dalam keterbatasan dan belum memiliki hunian yang layak. Karena itu, Pokja memutuskan fokus program diarahkan untuk menjawab kebutuhan paling mendasar masyarakat.
“Kami melihat kebutuhan paling mendesak adalah rumah, karena masih banyak warga yang belum memiliki tempat tinggal,” ujar Thimotius saat menyampaikan laporan kepada tim monitoring dan evaluasi YPMAK.
Pada awal perencanaan, program hanya menargetkan pembangunan dua unit rumah sesuai kemampuan anggaran.
Namun melalui efisiensi pelaksanaan dan pengelolaan dana, Pokja akhirnya mampu menambah satu unit rumah lagi sehingga total menjadi tiga rumah.
Langkah tersebut dinilai menunjukkan adanya fleksibilitas dan adaptasi program di tingkat kampung agar manfaat pembangunan bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Dari Rumah Tumbuh Harapan Baru
Tiga warga penerima manfaat program itu yakni Daniel Maturani, Levinus Maturani, dan Bernardus Uramata.
Bagi mereka, rumah yang dibangun bukan hanya sekadar tempat berteduh, tetapi juga simbol kepastian hidup dan masa depan keluarga.
Daniel Maturani mengaku bersyukur karena akhirnya keluarganya memiliki tempat tinggal yang layak setelah sekian lama hidup dalam keterbatasan.
“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada PT Freeport Indonesia yang telah menyalurkan anggaran melalui YPMAK hingga kami bisa memiliki rumah,” katanya.
Di banyak wilayah pesisir Mimika, persoalan hunian memang masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kondisi ekonomi masyarakat membuat sebagian warga sulit membangun rumah permanen secara mandiri.
Karena itu, program berbasis kampung seperti yang dilakukan YPMAK dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran karena melibatkan langsung warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.
Transparansi Pokja Jadi Sorotan
Meski program pembangunan rumah mendapat apresiasi masyarakat dan pemerintah kampung, evaluasi terhadap tata kelola Pokja juga turut menjadi perhatian.
Kepala Kampung Poronggo, Timotius Atapea menilai program tersebut membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Namun ia mengingatkan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan program agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah warga.
“Pokja masih perlu dibenahi, terutama dalam hal transparansi. Masih ada kecemburuan dan kecurigaan di tengah masyarakat, ini perlu menjadi perhatian YPMAK,” tegasnya.
Pernyataan itu memperlihatkan pembangunan fisik saja tidak cukup.
Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat juga sangat ditentukan oleh tata kelola yang akuntabel dan partisipatif.
Dalam banyak kasus pembangunan berbasis kampung, persoalan transparansi sering menjadi tantangan utama.