Jayapura, fajarpapua.com – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap XVI Yahukimo mengklaim bertanggung jawab atas aksi pembakaran sejumlah bangunan di Distrik Manggelum, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.
Klaim tersebut disampaikan melalui Siaran Pers II Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB tertanggal Jumat, 5 Juni 2026, yang ditandatangani juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.
Dalam keterangannya, TPNPB menyebut aksi pembakaran dilakukan terhadap sekolah, rumah warga dan fasilitas barakatuh milik dinas kesehatan yang berada di wilayah Distrik Manggelum.
Mereka menilai bangunan-bangunan tersebut sering digunakan aparat militer Indonesia saat melakukan operasi di wilayah tersebut.
Komandan Operasi TPNPB Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo, Mayor Dejang Heluka, dalam laporan yang diterima Markas Pusat Komnas TPNPB menyebut pembakaran dilakukan dalam rangka menghentikan aktivitas aparat keamanan di kawasan sipil.
“Pembakaran rumah-rumah, sekolah dan dinas kesehatan dilakukan karena aparat militer Indonesia sering masuk di rumah-rumah, sekolah dan dinas kesehatan,” demikian isi pernyataan dalam siaran pers tersebut.
TPNPB juga menyatakan Distrik Manggelum, Kabupaten Boven Digoel, masuk dalam wilayah operasi mereka.
Kelompok tersebut meminta aparat keamanan menghentikan operasi militer dan tidak melakukan penangkapan maupun penembakan terhadap warga sipil di wilayah konflik.
Singgung Insiden di Yahukimo
Selain menyinggung aksi pembakaran di Boven Digoel, TPNPB juga mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap sepuluh orang yang mereka sebut sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia di wilayah perbatasan Yahukimo.
Dalam pernyataannya, TPNPB memperingatkan pemerintah Indonesia agar menghentikan pengiriman personel intelijen dan aktivitas yang berkaitan dengan operasi keamanan di wilayah yang mereka sebut sebagai zona merah konflik bersenjata.
TPNPB melalui Mayor Dejang Heluka juga menegaskan kelompoknya akan terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Indonesia hingga tuntutan politik mereka dipenuhi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI maupun Polri terkait klaim pembakaran fasilitas umum dan rumah warga yang disampaikan TPNPB tersebut.
Situasi keamanan di sejumlah wilayah pedalaman Papua dalam beberapa waktu terakhir dilaporkan masih mengalami peningkatan eskalasi konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata yang oleh pemerintah dikategorikan sebagai organisasi teroris separatis. (mas)
