Deli Serdang, fajarpapua.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Graha Bhinneka Perkasa Jaya, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).
Bupati Rettob hadir didampingi Ketua TP PKK Mimika Ny. Susi Rettob, para asisten, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-80 Kabupaten Deli Serdang dan dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.
Bupati menyampaikan selamat ulang tahun kepada APKASI dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Ia menilai APKASI menjadi wadah penting bagi para bupati untuk memperkuat kerja sama dan mendorong pembangunan di seluruh daerah.
"Sebanyak 70 persen masyarakat Indonesia berada di wilayah kabupaten sehingga semua kabupaten harus diperkuat melalui forum seperti ini," ujarnya.
Menurutnya, APKASI dibentuk untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antarkabupaten sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal.
"Ini menjadi pertemuan penting untuk saling berbagi pengalaman, inovasi, dan memperkuat kerja sama dalam berbagai sektor pembangunan," katanya.
Dalam forum tersebut, salah satu isu utama yang dibahas adalah upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.
"Tadi kita bicara terkait PAD, bagaimana meningkatkan fiskal daerah. Ini yang paling penting. Kita juga bicara tentang transfer ke daerah yang dipotong cukup banyak untuk kepentingan nasional," bebernya.
Bupati Rettob menjelaskan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan tiga persoalan utama yang saat ini dihadapi pemerintah daerah. Persoalan pertama berkaitan dengan dinamika geopolitik dunia yang berdampak terhadap kondisi ekonomi nasional.
"Pak Wamen menyampaikan persoalan geopolitik dunia ikut mempengaruhi perekonomian Indonesia," tuturnya.
Persoalan kedua berkaitan dengan pelaksanaan program strategis nasional di tengah berkurangnya alokasi dana transfer ke daerah. Sementara persoalan ketiga menyangkut tantangan pemerintah daerah dalam menggerakkan perekonomian, yang menurutnya belum sepenuhnya dipahami masyarakat.
"Masyarakat tidak paham sehingga muncul anggapan kepala daerah tidak bekerja. Kondisi ini bukan hanya terjadi di Mimika, tetapi hampir di seluruh Indonesia. Ini menjadi tantangan bagi kami semua," tandasnya.
Ia berharap masyarakat tetap bersabar karena pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi bersama untuk meningkatkan perekonomian.
"Saya berharap masyarakat tetap bersabar. Di forum APKASI ini seluruh pemerintah daerah terus mencari solusi bersama untuk membangkitkan perekonomian karena kondisi ini dirasakan hampir semua daerah," pungkasnya.
Selain membahas kondisi fiskal daerah, forum APKASI 2026 juga mengangkat tema utama mengenai strategi mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Beberapa materi yang dibahas meliputi strategi pembiayaan alternatif untuk pembangunan daerah, kolaborasi antarpemerintah di tengah keterbatasan fiskal, optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan PAD, pengembangan sektor kepelabuhanan sebagai sumber pendapatan daerah, serta peran sektor perbankan dalam mendukung pembiayaan pembangunan.
Forum tersebut juga membahas draf rekomendasi APKASI terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Kami diminta memberikan masukan dan tanggapan langsung terhadap draf rekomendasi revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Rettob didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Ananias Faot, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Santy Sondang, Kepala Bapenda Dwi Cholifah, Kepala Bappeda Septimus Timang, Kepala Kesbangpol Yan Slamet Purba, Kepala Dinas PMPTSP Marselinus Mameyao, Plt Kepala Dinas Perhubungan Alfasiah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sabelina Fitriani, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Mimika Evert Lukas Hindom.
