Jayapura, fajarpapua.com- Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakiri secara resmi mencopot Kapolres Tolikara AKBP Dicky Hermansyah Saragih dan Kapolres Jayawijaya AKBP Hesman Sutarduga Napitupulu pasca kerusuhan Tolikara dan Wamena beberapa waktu lalu.
Pencopotan keduanya berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Sprin/183/III/KEP./2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Polda Papua.
Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima yakni AKBP Heri Wibowo dari Kasubbid Provos Polda Papua diangkat sebagai Kapolres Jayawijaya menggantikan AKBP Hesman Napitupulu, yang mendapat jabatan baru sebagai Pamen Polda Papua.
Kompol Ahmad Fauzan, dari Pamen Polda Papua diangkat sebagai P.S. Kapolres Tolikara menggantikan AKBP Dicky Hermansyah Saragih
“Hari ini dua pejabat Polres yang kami ganti yang pertama Kapolres Tolikara, kedua Kapolres Jayawijaya ini juga diganti karena ada beberapa insiden yang terjadi di perumahan Polres daerah ini yang kasusnya telah diperiksa Propam Polda Papua. Jadi kita tarik ke Polda supaya ada penyegaran,” kata Irjen Pol Mathius Fakiri kepada wartawan usai memimpin Sertijab di Mapolda Papua Koya Koso, Selasa (14/3/2023).
Selanjutnya, kata Kapolda, dirinya telah menempatkan Kapolres baru di Tolikara agar bisa kembali membangun sistem, membangun komunikasi ulang dengan internal maupun bersama masyarakat.
“Saya berharap kepercayaan masyarakat kepada Polri di wilayah Tolikara bisa kembali sehingga kita nanti bisa menyiapkan program pemerintah berikutnya menuju Pilkada, Pemilu Presiden maupun DPRD 2024, dan bisa membantu wilayah pegunungan dalam rangka mempercepat DOB,” ujarnya.
Sementara untuk pergantian Kapolres Jayawijaya juga berkaitan dengan kerusuhan yang terjadi di Wamena beberapa waktu lalu yang menyebabkan sepuluhan lebih warga meninggal dunia dan puluhan luka-luka.
“Beberapa waktu lalu ada kejadian kerusuhan di Wamena yang menjadi perhatian kita semua maupun Polri. Sehingga tanggung jawab saya sebagai Kapolda, maka saya menarik atau mengganti Kapolres Jayawijaya sesuai permintaan masyarakat. Saya mau situasi di Wamena berangsur kondusif apalagi nanti Wamena dijadikan sebagai ibu kota provinsi Papua Pegunungan, jadi saya tidak mau ada keributan lagi,” tutur dia.
Lebih lanjut Fakiri menjelaskan, proses hukum yang berkaitan dengan kerusuhan di Wamena sudah ambil alih untuk diproses di internal Polri, terutama bagi anggota yang terlibat pengamanan pada saat itu juga sudah dimintai keterangan oleh Kabid Propam Polda Papua untuk diproses.
“Jadi Kapolresnya kita ganti dulu dan saya sudah tunjuk Kapolres baru agar membangun komunikasi semua unsur di Wamena baik tokoh masyarakat, gereja, pemerintah dan TNI, supaya kita bersama-sama menyikapi situasi Wamena, kita kembalikan normal. Kita juga akan lakukan langkah-langkah penindakan hukum lainnya.
Fakiri mengaku telah melakukan edukasi dan menghimbau masyarakat pasca kerusuhan tersebut. Masyarakat yang ada di dalam Kota Wamena tidak boleh lagi membawa senjata tajam yang dapat beresiko terhadap kejadian-kejadian seperti beberapa waktu lalu.
“Orang yang membawa Sajam karena ada pelanggaran hukum yang dilanggar. Saya juga sudah minta melalui media sampaikan kepada publik supaya masyarakat Wamena, ibu kota lainnya di pegunungan mulai secara perlahan-lahan meninggalkan Sajam yang dapat beresiko pada kejadian seperti kerusuhan beberapa waktu lalu,” tutur dia.
Fakhiri mengajak masyarakat di Wamena agar tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar yang dapat menyebabkan keributan.(hsb)