“Surat edaran dari Penjabat Sekda kepada semua pimpinan OPD yang isinya pegawai honorer akan melakukan uji kompetensi, ini harus dikaji kembali. Uji kompetensi yang akan dilakukan tidak melalui koordinasi pimpinan daerah dan kesepakatan pimpinan OPD. Padahal ini kebijakan strategis. Tujuan akhir dari kegiatan uji kompetensi ini untuk apa kita tidak tahu dan juga tidak disosialisasikan secara terbuka
kepada pimpinan OPD dan semua pegawai honorer dan juga masyarakat akhirnya berpikir uji ini untuk jadi PNS. Saya sudah koordinasi dengan pak Bupati. Rupanya beliau sendiri belum tahu secara detail tentang kegiatan ini baik sistemnya maupun waktunya,” ungkap Wakil Bupati John Rettob dalam rilis media, Senin (21/12).
Dia mengatakan, setelah dirinya berkoordinasi Bupati Mimika, Bupati sudah memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian untuk menunda pelaksanaan uji kompetensi tersebut.
Wabup JR menegaskan, jika tujuan uji kompetensi untuk mendapatkan aparatur pemerintah yang baik, inovasi, dedikasi, dinamis, mampu secara akademik, disiplin dan mempunyai etika dan moral yang baik, dirinya sangat mendukung.
Untuk itu maka ada beberapa alasan mengapa rencana ujian kompetensi pegawai honorer perlu dievaluasi kembali.
Pertama, harus diketahui dulu tujuannya sehingga sistem uji kompetensi harus disesuaikan dgn tujuan tersebut. Apakah tujuannya utk mendapatkan pegawai sesuai bidang dan keahlian atau bakatnya, yang kemudian agar ditempatkan pada jabatan atau tugas yang sesuai. Atau untuk mengurangi jumlah pegawai honorer yang saat ini jumlahnya mencapai 3000 an yg cukup membebani APBD ? Kalau ini tujuannya tentunya harus dengan sistem dan penilaian yang baik dan subjektif sehingga tidak merugikan pegawai. Karena ada pegawai honorer yang sudah bertahun tahun kerja, rajin, disiplin dll. harus dipertimbangkan, ada juga pegawai honorer yang sudah memiliki sertifikat ujian kompetensi nasional seperti tenaga medis yang punya sudah memiliki STR, juga tenaga guru, atau pegawai lain yang kemungkinan sudah memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Sehingga rencana ini harus dievaluasi kembali, dibahas secara baik , disosialisasikan baru dilaksanakan.
“Sampai hari ini saya belum tahu tujuan uji kompetensi untuk apa.
Pertanyaan, siapa yang lakukan uji kompetensi ini. Kalau oleh Pemda Kabupaten, jangan sampai penilaian menjadi subjektif. Saya sudah diskusi dengan pak bupati. Ternyata beliau tidak tahu, secara detail kegiatan ini termasuk waktu pelaksanaannya padahal ini kebijakan strategis,” tegasnya.
