Jakarta, fajarpapua.com – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendorong agar PT Freeport Indonesia (PTFI) membangun smelter di Papua.
Ini sebagai salah satu syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUK) PTFI yang akan berakhir pada 2041 mendatang.
Menurut Bahlil, pembahasan rencana pembangunan smelter PTFI di Papua saat ini tinggal finalisasi.
Namun yang pasti, lokasi yang akan dibangun untuk proyek smelter akan diputuskan pada tahun ini.
“Sekarang ini tinggal finalisasi. Tempatnya kita belum putuskan di mana, tapi yang jelas di Papua. Ya sedikit lagi lah. Gambarannya insya Allah baik, ya tidak lebih dari tahun ini (diputuskan),” ungkap Bahlil usai acara diskusi ‘Membangun Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik’ di Jakarta, Selasa (29/8) kemarin.
Seperti diketahui beberapa waktu lalu, Bahlil sempat bercerita bahwa dirinya mendapatkan banyak protes dari masyarakat Papua mengenai proyek smelter Freeport yang dibangun di Gresik. Padahal, tambang Freeport lokasinya di Papua.
“Saya mengikuti betul tentang dinamika di Papua dan Papua Barat, khususnya terkait dengan aspirasi saudara saya di Kadin dan asosiasi, baik itu organisasi kepemudaan, adat, kelompok intelek dan sebagainya. Menyampaikan saran kenapa smelter dibangun di Gresik,” kata Bahlil.
Bahlil menjelaskan, smelter di Gresik itu sudah diputuskan dari 2017 – 2018 lalu. Dengan pertimbangan infrastruktur di Papua yang belum memenuhi, termasuk listrik, maka smelter dibangun di Gresik.
Saat ini kapasitas produksi tembaga Freeport dari tambangnya di Papua mencapai 3 juta ton per tahun.
Bahlil mengatakan, 1,3 juta ton untuk memenuhi smelter yang eksisting di Gresik, lalu 1,7 juta ton akan dialihkan untuk smelter baru.
Namun pemerintah akan melakukan langkah mitigasi mengenai protes dari Papua tersebut.
Bahlil mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden untuk meningkatkan kapasitas produksi tembaga Freeport dan membangun smelter baru yang diharapkan bisa di Papua. (cnbc)
