Timika, fajarpapua.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika memanfaatkan awal tahun 2026 untuk mempercepat penginputan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling, mengatakan penginputan SIPD sebenarnya telah mulai diarahkan sejak sepekan sebelumnya.
Langkah ini dinilai penting agar seluruh administrasi kegiatan OPD dapat berjalan lancar, mengingat seluruh proses perencanaan dan penganggaran kini berbasis sistem.
“Penginputan SIPD menjadi perhatian pimpinan daerah. Awal tahun menjadi momentum yang tepat karena aktivitas OPD di lapangan belum terlalu padat, sehingga waktu bisa dimaksimalkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan dan administrasi,” ujar Yohana.
Menurutnya, apabila seluruh dokumen telah terinput ke dalam SIPD, maka proses administrasi kegiatan OPD dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan terintegrasi.
Selain SIPD, penyelesaian LAKIP juga menjadi agenda prioritas Bappeda Mimika.
Keterbatasan waktu mendorong OPD untuk segera merampungkan laporan kinerja, termasuk keterkaitannya dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Bappeda berharap penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 dapat segera dilakukan, sehingga program dan kegiatan pembangunan daerah bisa langsung dijalankan.
Sementara itu, untuk Tahun Anggaran 2027, Bappeda telah mengarahkan OPD agar mulai menginput Rencana Kerja (Renja).
Proses tersebut sejalan dengan kick-off meeting Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Yohana menjelaskan, perencanaan pembangunan daerah berlangsung sepanjang tahun, mulai dari perencanaan induk, perubahan, pengendalian, hingga evaluasi dan pengawasan.
Oleh karena itu, persiapan sejak awal dinilai sangat penting agar seluruh tahapan berjalan optimal.
Menanggapi keterlambatan penyusunan LAKIP yang kerap terjadi setiap tahun, Yohana mengungkapkan kendala utama terletak pada detail data yang harus disusun secara rinci.
LAKIP memuat capaian kinerja OPD hingga pimpinan daerah, sehingga indikator dan target harus disesuaikan secara presisi dengan data yang tersedia.
“Sering kali data belum sinkron, ada indikator dan target yang perlu disesuaikan. Sementara dokumen LAKIP menuntut data yang sangat detail,” jelasnya.
Pengalaman sebelumnya juga menunjukkan masih ditemui tabel maupun bagian laporan yang belum terisi secara lengkap.
Kondisi ini menyulitkan ketika dokumen LAKIP dibutuhkan sebagai rujukan penyusunan dokumen lain, baik di tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bappeda Mimika secara rutin berkoordinasi dengan bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) serta OPD terkait.
Pendampingan terus dilakukan agar seluruh kendala teknis dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bappeda berharap LAKIP tahun ini dapat tersusun lebih lengkap dan berkualitas, sehingga menjadi dasar yang kuat bagi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah ke depan. (moa)
Komentar (0)