Timika, fajarpapua.com – Status akreditasi Paripurna dan rencana kenaikan kelas dari rumah sakit Tipe C menjadi Tipe B ternyata belum mampu menghapus berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan di RSUD Mimika.
Antrean panjang pasien, keterbatasan layanan, hingga kebutuhan tenaga medis masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Persoalan tersebut menjadi sorotan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRK Mimika dan manajemen RSUD Mimika yang berlangsung di ruang serbaguna DPRK Mimika, Rabu (10/6).
Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, menegaskan peningkatan status rumah sakit tidak boleh hanya menjadi capaian administratif semata.
Menurutnya, kenaikan kelas harus dibuktikan dengan peningkatan kualitas pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Jangan sampai rumah sakit sudah naik status, tetapi masyarakat masih menghadapi persoalan pelayanan yang sama. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah dan berkualitas," tegas Herman.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak keluhan masyarakat terkait antrean pasien yang sudah terjadi sejak dini hari, keterbatasan kapasitas pelayanan di sejumlah unit, serta kebutuhan sarana, prasarana, obat-obatan dan tenaga kesehatan.
Menurut Herman, DPRK memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kebutuhan pendukung pelayanan kesehatan dapat terpenuhi, termasuk dukungan anggaran yang diperlukan dalam pengembangan RSUD Mimika.
Sebagai rumah sakit rujukan bagi sejumlah kabupaten di Papua Tengah, beban pelayanan RSUD Mimika terus meningkat dari tahun ke tahun.
Kondisi tersebut dinilai harus diantisipasi dengan perencanaan yang matang agar tidak berdampak pada kualitas pelayanan kepada pasien.
"Kami ingin memiliki data yang sama sehingga ketika ada kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, DPRK dapat memberikan dukungan yang tepat," ujarnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Mimika, dr. Faustina Helena Burdam, mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang harus dibenahi oleh manajemen rumah sakit.
Menurutnya, seluruh masukan dan catatan yang disampaikan DPRK dalam RDP tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Mimika.
"Kami mencatat seluruh masukan yang disampaikan dalam RDP ini. Semua akan menjadi bahan evaluasi dan akan kami jelaskan lebih rinci pada pertemuan berikutnya," kata Faustina.
RDP tersebut menjadi pengingat keberhasilan meraih akreditasi Paripurna maupun rencana naik kelas menjadi rumah sakit Tipe B belum otomatis menjamin meningkatnya kualitas layanan.
Masyarakat Mimika kini menantikan langkah konkret dan percepatan pembenahan agar pelayanan kesehatan yang cepat, nyaman, dan berkualitas benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh warga. (moa)
