Timika, fajarpapua.com – Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Febrian Alphyanto Ruddyard menggelar dialog strategis bersama para gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua di Ballroom Gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Kamis (30/7).
Dialog strategis tersebut menjadi forum untuk memperkuat komitmen dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, menyelaraskan arah kebijakan dan langkah implementasi, serta menghimpun berbagai masukan strategis dalam mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029 secara efektif dan berkelanjutan.
Kegiatan ini dihadiri para deputi Kementerian PPN/Bappenas, Gubernur Papua Tengah Meky Nawipa selaku Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua, Wakil Gubernur Papua Barat, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Bupati Mimika Johannes Rettob, serta para bupati dan wali kota dari wilayah Tanah Papua.
Turut hadir Komite Percepatan Pembangunan Papua, perwakilan PT Freeport Indonesia, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Beberapa gubernur yang berhalangan hadir juga mengikuti dialog secara daring melalui konferensi video.
Dalam sambutannya, Wamen PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan dialog tersebut merupakan momentum penting dan strategis bagi masa depan pembangunan Papua.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat sinergi, memperteguh komitmen, serta membangun kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal implementasi Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025–2029.
“Dialog ini merupakan momentum yang strategis untuk memperkuat sinergi, memperteguh komitmen, dan membangun kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua,” ujar Febrian.
Ia menegaskan, pembangunan Papua bukan sekadar pembangunan suatu kawasan, melainkan bagian dari ikhtiar nasional untuk memastikan seluruh anak bangsa memperoleh kesempatan yang setara untuk maju, berkembang, dan menikmati hasil pembangunan.
Karena itu, keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak bergerak dengan arah dan semangat yang sama.
Febrian menyampaikan, terdapat lima agenda penting yang perlu ditindaklanjuti secara konsisten agar percepatan pembangunan Papua dapat menghasilkan perubahan yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Saat ini, pemerintah pusat tengah menyusun rencana kerja tahun 2027, sementara pemerintah daerah juga sedang mempersiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Momentum tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh program, kegiatan, dan penganggaran daerah selaras dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025–2029.
“Keselarasan tersebut bukan sekadar untuk memenuhi dokumen perencanaan, tetapi memastikan setiap kebijakan saling memperkuat dan mengarah pada satu tujuan bersama,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN Nomor 1 Tahun 2025.
Menurutnya, Musrenbang Otsus tidak boleh dipandang hanya sebagai proses administratif, melainkan harus menjadi ruang dialog yang partisipatif untuk menyerap aspirasi masyarakat mulai dari tingkat kampung hingga provinsi.
Melalui forum tersebut, pemerintah diharapkan dapat memastikan penggunaan dana otonomi khusus dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang Otsus harus menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta seluruh mitra dan pemangku kepentingan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob dalam dialog tersebut menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas sebagai fondasi utama dalam mempercepat pembangunan di Papua.
Menurutnya, infrastruktur merupakan urat nadi yang menopang berbagai sektor pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya bicara terkait infrastruktur dulu, karena merupakan urat nadi di semua pembangunan. Jika infrastrukturnya baik, maka seluruh pembangunan akan berjalan dengan baik,” tutur Johannes.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Papua, khususnya Kabupaten Mimika, masih menjadi tantangan besar dalam menjangkau sejumlah wilayah terpencil. Banyak daerah yang hingga kini hanya dapat diakses melalui jalur udara dan laut dengan biaya transportasi yang tinggi.
Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar anggaran pembangunan harus dialokasikan untuk biaya transportasi dan distribusi, sehingga ruang fiskal untuk mendukung pembangunan sektor lainnya menjadi terbatas.
Johannes menyampaikan bahwa Kabupaten Mimika memiliki 13 lapangan terbang yang digunakan untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil. Namun, ketergantungan terhadap transportasi udara membuat biaya pelayanan dan pembangunan di daerah pedalaman menjadi sangat tinggi.
“Kami ada 13 lapangan terbang untuk menjangkau daerah terpencil dan kami harus menjangkau semuanya menggunakan pesawat terbang dengan biaya yang tinggi. Lalu bagaimana kita bisa menumbuhkan ekonomi, meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya bagi masyarakat?” ujarnya.
Karena itu, ia berharap Bappenas dapat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas di Papua, terutama pembangunan jalan dan jembatan yang dapat membuka keterisolasian wilayah.
Menurut Johannes, pembangunan konektivitas perlu menjadi prioritas awal agar program pembangunan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita harus membangun infrastruktur terlebih dahulu, baru pembangunan yang lain bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Ia menegaskan, pembangunan Papua harus berangkat dari kondisi riil di lapangan. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, berbagai target pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Papua yang sehat, sejahtera, dan mandiri akan sulit dicapai.
“Ini kondisi riil, Pak Wamen. Kalau infrastruktur tidak ada, itu mimpi untuk membuat Papua sehat, sejahtera, dan lainnya. Infrastruktur konektivitas itu sangat penting untuk membuka isolasi daerah,”ujarnya.(ron)
