Timika, fajarpapua.com – Yayasan Griya Satu Mimika bersama Dinas Sosial Kabupaten Mimika dan Pemerintah Distrik Mimika Baru melakukan penanganan terhadap seorang perempuan yang diduga mengalami gangguan kejiwaan (ODGJ) setelah ditemukan berdasarkan laporan masyarakat.
Penanganan dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan guna memastikan keselamatan perempuan tersebut sekaligus anaknya yang masih berusia sekitar dua hingga tiga tahun.
Ketua Yayasan Griya Satu Mimika, Yosevitaliana Achmad menjelaskan perempuan tersebut pertama kali diamankan oleh tim Dinas Sosial Kabupaten Mimika.
Selanjutnya, Kepala Distrik Mimika Baru, Merlyn Temorubun berkoordinasi dengan Yayasan Griya Satu Mimika untuk menyiapkan tempat penanganan sementara.
"Pertimbangan utama kami adalah aspek kemanusiaan. Ibu tersebut membutuhkan tempat yang aman, tenang, dan mendapatkan pendampingan sementara sambil menunggu proses penanganan lanjutan oleh instansi yang berwenang," ujar Yosevitaliana.
Saat ini, perempuan tersebut menjalani penanganan sementara di Rumah Rehabilitasi ODGJ Yayasan Griya Satu Mimika, sedangkan anaknya telah mendapatkan perlindungan dari Dinas Sosial Kabupaten Mimika.
Menurut Yosevitaliana, penanganan ibu dan anak dilakukan secara terpisah agar keduanya memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing.
Langkah ini juga merupakan hasil kolaborasi lintas instansi, di mana Dinas Sosial melakukan penanganan awal dan memberikan perlindungan kepada anak, Pemerintah Distrik Mimika Baru mengoordinasikan kebutuhan penanganan di lapangan, sementara Yayasan Griya Satu Mimika menyediakan tempat rehabilitasi sementara bagi sang ibu.
Hingga kini identitas perempuan tersebut maupun keberadaan keluarganya masih belum diketahui.
Karena itu, Yayasan Griya Satu Mimika mengajak masyarakat yang mengenali perempuan tersebut agar segera memberikan informasi kepada pihak berwenang.
Masyarakat yang memiliki informasi mengenai identitas atau keluarga perempuan tersebut dapat menghubungi Yayasan Griya Satu Mimika.
Informasi yang diberikan akan digunakan semata-mata untuk membantu proses penelusuran identitas dan mempertemukan perempuan tersebut dengan keluarganya sehingga penanganan selanjutnya dapat dilakukan secara tepat.
Yosevitaliana menambahkan, fokus utama saat ini adalah memastikan perempuan tersebut berada dalam kondisi aman, memperoleh pendampingan yang layak, serta dilakukan penelusuran identitas sebelum penanganan lanjutan berdasarkan hasil asesmen instansi terkait.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak menghakimi ataupun menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya karena dapat merugikan martabat yang bersangkutan.
"Penanganan kasus seperti ini membutuhkan kolaborasi semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dinas Sosial, pemerintah distrik, kepolisian, tenaga kesehatan hingga lembaga sosial memiliki peran masing-masing. Yang terpenting adalah memastikan setiap warga yang membutuhkan pertolongan mendapatkan penanganan yang cepat, aman, dan manusiawi," tutup Yosevitaliana. (mas)
