Timika, fajarpapua.com - Pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak pernah berhenti pada penyerahan bantuan atau penyediaan sarana usaha. Esensi sesungguhnya terletak pada kemampuan masyarakat mengelola peluang ekonomi secara mandiri, mengembangkan usaha secara berkelanjutan, serta membangun ketahanan ekonomi keluarga dalam jangka panjang. Oleh karena itu, keberhasilan sebuah program pemberdayaan harus diukur melalui proses pendampingan dan evaluasi yang berkesinambungan.
Prinsip tersebut menjadi landasan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) dalam mengembangkan Program Ekonomi bagi masyarakat tujuh suku di Kabupaten Mimika. Selain membangun fasilitas usaha dan memberikan dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), YPMAK juga memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan secara sistematis.
Bagi YPMAK, monitoring bukan sekadar mengumpulkan data atau menyusun laporan administrasi. Monitoring merupakan instrumen pembelajaran yang memungkinkan organisasi memahami sejauh mana bantuan yang diberikan mampu meningkatkan kapasitas penerima manfaat.
Dari proses tersebut dapat diketahui keberhasilan program, tantangan yang dihadapi masyarakat, hingga strategi perbaikan yang diperlukan agar manfaat program terus berkembang.
Sepanjang April hingga Juni 2026, Divisi Monitoring dan Evaluasi Program Ekonomi YPMAK melakukan pemantauan terhadap 20 UMKM binaan yang tersebar di Kabupaten Mimika. Monitoring dilakukan secara langsung dengan mengunjungi lokasi usaha, berdialog dengan para pelaku usaha, serta mengamati perkembangan aktivitas ekonomi yang dijalankan.
Menumbuhkan Kemandirian UMKM Melalui Evaluasi Berkelanjutan Kepala Divisi Monitoring dan Evaluasi Program Ekonomi YPMAK, Monika Maramku menjelaskan proses monitoring masih terus berlangsung secara bertahap.
“Monitoring sudah kami lakukan sejak April, Mei, dan Juni. Dari 20 UMKM binaan, sekitar 70 persen sudah kami lakukan monitoring, sedangkan sisanya sekitar 30 persen masih perlu kami pantau sehingga hasilnya dapat kami evaluasi bersama,” ujarnya.
Persentase tersebut menunjukkan bahwa evaluasi program dilakukan secara menyeluruh, meskipun terdapat sejumlah kendala teknis di lapangan. Bagi YPMAK, memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi setiap pelaku usaha jauh lebih penting daripada sekadar mengejar target kunjungan.
Dalam setiap monitoring, tim tidak hanya memeriksa kondisi fisik kios atau bangunan usaha. Berbagai indikator turut menjadi perhatian, seperti kesiapan pelaku usaha mengelola bisnis, pemanfaatan aset yang telah diberikan, keberlangsungan aktivitas perdagangan, hingga kondisi lingkungan usaha yang memengaruhi produktivitas.
Pendekatan ini mencerminkan paradigma pembangunan yang semakin menekankan pengukuran dampak (impact measurement). Keberhasilan program tidak lagi hanya dihitung dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi dari perubahan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri.
Pelaksanaan monitoring di lapangan juga menghadapi tantangan. Tidak seluruh pelaku usaha berada di lokasi ketika tim melakukan kunjungan sehingga sebagian monitoring harus dijadwalkan kembali.
“Karena ada beberapa pelaku usaha yang tidak berada di tempat saat kami melakukan monitoring. Kami harus menjadwalkan kembali kunjungan agar bisa bertemu langsung dengan mereka,” ucapnya.
Bagi tim monitoring, pertemuan tatap muka memiliki nilai yang sangat penting. Dialog secara langsung memungkinkan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha terungkap secara lebih mendalam dibandingkan hanya melalui laporan tertulis.
“Dari 20 pelaku usaha ini kami ingin mengetahui apa saja kendala yang mereka hadapi sehingga menjadi bahan evaluasi ke depan,” ujarnya.
Pendekatan partisipatif semacam ini merupakan salah satu prinsip penting dalam pembangunan masyarakat. Evaluasi tidak dilakukan untuk mencari kelemahan penerima manfaat, melainkan untuk memahami kebutuhan riil masyarakat sehingga program pendampingan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Hasil monitoring menunjukkan bahwa perkembangan setiap pelaku usaha tidak selalu sama. Sebagian telah mampu menjalankan usahanya secara konsisten dan menunjukkan kemampuan mengelola modal maupun pelayanan kepada pelanggan. Namun, sebagian lainnya masih berada pada tahap awal pembelajaran sehingga membutuhkan pendampingan yang lebih intensif.
Menurut Monika, kondisi tersebut merupakan hal yang wajar mengingat sebagian masyarakat baru pertama kali memperoleh kesempatan mengelola usaha secara mandiri. Oleh sebab itu, keberhasilan program tidak dapat dinilai hanya dalam waktu singkat, melainkan memerlukan proses pembinaan yang berkelanjutan.
Salah satu temuan penting dalam monitoring adalah masih adanya pola konsumtif pada sebagian pelaku usaha. Setelah barang dagangan habis terjual, keuntungan yang diperoleh belum sepenuhnya diputar kembali menjadi modal usaha sehingga perkembangan bisnis berjalan lambat. Sebagian bahkan masih menunggu bantuan berikutnya untuk melanjutkan usaha.
“Temuan-temuan seperti ini menjadi catatan bagi kami. Ada pelaku usaha yang sudah benar-benar siap bersaing dan mandiri ketika nanti dilepas, namun ada juga yang masih harus terus didampingi hingga benar-benar siap menjadi pengusaha,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pendampingan merupakan investasi sosial jangka panjang. Keberhasilan program bukan hanya ketika kios telah berdiri atau bantuan telah disalurkan, melainkan ketika masyarakat memiliki kemampuan mempertahankan usahanya tanpa ketergantungan terhadap bantuan eksternal.
Untuk mendukung tujuan tersebut, YPMAK telah membangun 20 unit kios bagi pelaku UMKM warga Suku Amungme dan Kamoro di Kabupaten Mimika. Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan PT (Persero) Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk Kantor Cabang Jayapura, CV Amungsa Berjaya Gemilang, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan Timika.
