Timika, fajarpapua.com – Setelah melewati pembahasan cukup panjang mulai dari KUA- PPAS hingga pembahasan materi RAPBD, maka pada Sabtu (12/12) DPRD Mimika menetapkan APBD TA 2021 sebesar Rp 3,6 triliun.
Meskipun dari awal pembahasan sempat menuai interupsi dari beberapa fraksi namun usai skor akhirnya DPRD sepakat melanjutkan pembahasan dan penetapan APBD.
Yang aneh dalam penetapan APBD kali ini, meskipun sesuai aturan harus Sekda definitif, namun nyatanya hingga kini Mimika belum mempunyai Sekda.
Tiga Fraksi yakni Golkar, Nasdem dan PKB dalam pemaparan pandangan akhirnya menitikberatkan pada pagu anggaran yang harus berpihak pada rakyat.
Tahun 2021, pagu anggaran turun karena transfer dana pusat dan provinsi mengalami penurunan lantaran pemerintah pusat (Pempus) dan pemerintah provinsi (Pemprov) tengah fokus menangani pandemi Covid 19.
Kemudian tahun 2021 ada ivent PON Papua XX, termasuk Kabupaten Mimika yang juga salah satu klaster PON.
Selain itu ada pesparawi dan agenda daerah lainnya. Untuk itu Pemkab dan OPD diharapkan menggunakan anggaran seefisien dan seefektif mungkin.
Tiga fraksi berpandangan daerah masih berhadapan dengan masalah yang cukup pelik yakni Covid 19 sehingga menyita waktu, tenaga dan anggaran.
Program yang sudah disetujui dewan untuk pembangunan lebih-lebih pembangunan di distrik dan kampung sehingga ada pemerataan dan jangan hanya terkesan bangun di kota.
Kemudian dua fraksi lainnya yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi Mimika Bangkit menyatakan menerima tapi ada sejumlah catatan kritis agar menjadi perhatian pemerintah.
Terlebih soal pengadaan lahan Fraksi Gerindra sama sekali tidak setuju dengan usulan pemerintah.
Lalu, arah pembangunan harus menyentuh masyarakat pesisir bagian barat, timur dan pegunungan yang nota bene tepat berdiam warga asli Mimika Suku Kamoro dan Suku Amungme.
Fraksi Mimika Bangkit juga menyoroti pemerataan pembangunan antara distrik dan kampung yang jauh dari kota. Pembangunan jangan hanya terpusat dalam kota, tapi harus ada pergeseran ke wilayah pantai bagian barat, timur serta di pedalaman dan pegunungan.
Sedangkan Fraksi PDI-P menyoroti program yang diusulkan pemerintah dalam dokumen RAPBD 2021 sangat tidak menyentuh masyarakat. Fraksi PDIP tidak menyetujui dokumen RAPBD ini untuk ditetapkan jadi Perda APBD.(tim)
