Timika, fajarpapua.com – Ketegasan petugas di Bandara Mozes Kilangin Timika yang tidak mengijinkan 33 anggota DPRD Mimika naik ke pesawat karena tidak memegang hasil pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction atau sering disebut dengan Swab PCR mendapat apresiasi dari warga.
Salahsatu warga bernama Noval Andrian dalam komentarnya disalahsatu Grup Facebook memberi apresiasi petugas bandara yang berani menegakan aturan meski yang dihadapi adalah anggota DPRD Mimika.
“Ini yang betul .. biar anggota dewan kalau gak mematuhi aturan pemerintah ya harus ditegakkan aturan nya setegak-tegaknya,” ujarnya.
Hal yang sama diungkapkan akun Nesti, yang meminta semua pihak memahami aturan keberangkatan menggunakan pesawat selama masa pandemi.
“Tau Rasa…. Harus Bgtu..Spya Semua Sama2 Tau Aturan Untuk Berangkt,” tulisnya.
Sementara warga lainnya kepada fajarpapua.com mengingatkan, kasus Covid-19 melonjak tinggi karena akses perjalanan selama ini terbuka lebar.
“Kenapa saya katakan begitu, karena selama penerapan AKB diberlakukan, banyak orang berangkat dan kembali menggunakan pesawat. Bisa saja mereka itu pulang bawa virus ke Timika,” jelasnya.
Ia juga meminta kepada para anggota DPRD untuk berbesar hati menerima kenyataan pahit itu.
“Kan harusnya mereka sudah tahu kalau syarat berangkat menggunakan surat hasil PCR yang negatif sesuai SK Gubernur Papua, kenapa mereka tetap nekat ke bandara? Harusnya mereka yang jadi contoh kepada masyarakat,” imbuhnya
Seperti diketahui, sebelumnya karena tidak mengantongi surat PCR dengan hasil negatif, sebanyak 33 Anggota DPRD Kabupaten Mimika batal berangkat ke Jayapura.
Para anggota dewan ditahan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Biak Wilayah Kerja Kabupaten Mimika di Bandara Udara Mozes Kilangin, Kamis (5/8).
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Mimika Nurman S Karupukaro kepada wartawan mengatakan, pihaknya merasa keberatan dengan adanya insiden tersebut, sebab mereka ke Jayapura dalam rangka melaksanakan tugas.
“Lagipula kalau kita mau PCR, apakah pihak rumah sakit bisa layani kita semua? Sampai kini di Timika hanya RSUD yang bisa layani PCR, dan itupun hanya bisa 40 orang saja,” tuturnya.
Dirinya mengatakan, Timika sendiri belum bisa menerapkan kebijakan tersebut karena Pemda setempat belum mampu melayani permintaan PCR dalam jumlah banyak.
“Coba kita lihat, sebenarnya banyak pihak yang dirugikan dengan kebijakan ini. Mana lagi harga PCR lebih mahal dari harga tiket pesawat ke Jayapura. Ini perlu kita duduk bersama untuk cari solusi terbaik,” paparnya.
Dijelaskannya, bahwa khusus perjalanan udara lintas Papua, tidak seharusnya menjadikan PCR sebagai syarat utama, karena pemerintah setempat belum mampu untuk layani permintaan warga. “Saya rasa cukup dengan swab antigen saja. Lain lagi kalau mau ke luar Papua,” terangnya. (feb)
