BERITA UTAMAPAPUA

Jadi Tersangka dan Sakit-sakitan, KNPI Sarankan Kemendagri Tunjuk Penjabat Gantikan Gubernur Enembe

cropped 895e2990 d422 4061 9705 e533253f1607.jpg
5
×

Jadi Tersangka dan Sakit-sakitan, KNPI Sarankan Kemendagri Tunjuk Penjabat Gantikan Gubernur Enembe

Share this article
Gubernur Papua Lukas Enembe
Gubernur Papua Lukas Enembe

Jakarta, fajarpapua.com– Menurunnya kinerja pelayanan di Pemprov Papua , pasca ditetapkannya Gubernur Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi mendapat sorotan dari sejumlah kalangan.

Bahkan Sekretaris KNPI Kabupaten Keerom, Michael Sineri menyarankan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menunjuk penjabat gubernur di Papua agar pelayanan masyarakat dapat maksimal.

Klik Gambar Untuk Informasi Selanjutnya
Klik Gambar Untuk Informasi Selanjutnya

“Kami sarankan Kemendagri untuk segera menonaktifkan Gubernur Papua untuk sementara dan menggantikannya dengan pejabat gubernur agar pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik,” kata Michael Sineri dalam keterangannya, Sabtu (15/10).

Michael menjelaskan bahwa pelayanan publik di Papua terhambat karena kondisi Lukas Enembe yang tidak mampu untuk bekerja secara maksimal karena sedang sakit dan menjadi tersangka kasus korupsi.

Selain itu, Provinsi Papua juga tidak memiliki wakil gubernur pasca meninggalnya Almarhum Klemen Tinal, yang dapat melaksanakan roda pemerintahan.

Sekretaris KNPI Kabupaten Keerom ini juga menyarankan Lukas Enembe sebagai pemimpin harus berani untuk menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tidak perlu ada gerakan dari oknum tertentu untuk melakukan penjagaan di kediaman gubernur,” katanya menegaskan.

Ia memandang perlu masyarakat mengawal kasus Lukas Enembe agar pemeriksaan bersama KPK dapat berjalan lancar.

Menurut dia, tidak perlu masyarakat menjadi tameng untuk melindungi kasus yang menjerat Lukas Enembe.

Sebelumnya, Organisasi Rakyat Papua Bersatu mendesak dan menuntut Menteri Dalam Negeri untuk segera menonaktifkan Gubernur Papua, kemudian mengganti dengan pejabat sementara, agar pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan.

Juru Bicara Rakyat Papua Bersatu Ali Kabiay dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, menyatakan desakan itu satu dari 10 poin pernyataan sikap organisasi terkait dengan kasus dugaan korupsi Lukas Enembe.

“Provinsi Papua pada saat ini tidak memiliki wakil gubernur,” ujarnya.

Mereka juga menegaskan dukungan pada KPK untuk memberantas korupsi di Papua. (an)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *