Timika, fajarpapua.com – Dinas Kesehatan Provinsi Papua menggelar pertemuan pembinaan kelompok kerja operasional (Pokjanal) pos pelayanan terpadu (Posyandu) di Kabupaten Mimika Tahun 2023.
Kegiatan yang dihadiri oleh Kasie Promisi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Sem Kaiwai dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Hendrite Tandiono di Grand Tembaga Hotel Timika, Rabu (1/11).
Dalam sambutannya Hendrite Tandiono mewakili Bupati Mimika mengatakan, Pokjanal ini di maknai sebagai wadah untuk menyatukan persepsi dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Mimika.
Pokjanal lanjutnya bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Posyandu.
“Peran Posyandu sangat penting dalam upaya-upaya yang mengedepankan kesehatan masyarakat promotif dan preventif, misalnya terkait dengan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi lingkungan, penyehatan imunisasi, pencegahan penyakit, kesehatan remaja, kesehatan lansia dan lain lain,” tuturnya.
Pokjanal Posyandu lanjutnya sebagal pembina diharapkan bagi lebih aktif berperan dalam rangka merevitalisasi fungsi dan dapat meningkatkan peran Posyandu yang ada di Mimika.
Menurutnya untuk meningkatkan fungsi kinerja Posyandu maka diperlukan komitmen, kesamaan pemahaman dan kerjasama sehingga akan terjadi sinkronisasi di lintas sektor baik di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai desa/kelurahan.
Hendrite juga berharap pengelolaan dan pembinaan terhadap Posyandu dapat berlangsung optimal, agar upaya peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dapat diwujudkan bersama dan derajat kesehatan serta kesejahteraan masyarakat di Mimika terus meningkat.
“Jadi, dalam memecahkan masalah itu kita identifikasi dulu persoalannya kemudian dicari alternatif tindak lanjutnya dan pilih alternatif yang realistis sehingga Pokjanal Posyandu benar-benar berkontribusi nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan,” jelasnya
Mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Sem Kaiwai mengatakan pertemuan ini merupakan turunan dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2007.
Menurutnya regulasi tersebut digunakan ketika muncul Stunting di Provinsi Papua.
“Sebenarnya sudah berjalan beberapa tahun tetapi terkendala adanya Covid sehingga diundur hampir tiga tahun, ketika Covid berakhir dilanjutkan lagi sekarang. Jadi arahan dari Pemerintah Pusat Pokja ini juga untuk pencegahan Stunting,”ujarnya.(ron)
