Timika, fajarpapua.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Distrik Mimika Baru Tahun Anggaran 2026 merangkum sebanyak 272 aspirasi, usulan dan saran masyarakat dari 11 kelurahan dan 3 kampung.
Sejumlah program prioritas yang diusulkan meliputi sektor infrastruktur, perumahan, penanganan banjir hingga kesehatan.
272 aspirasi tersebut terangkum dalam kegiatan Musrenbang Distrik Mimika Baru yang dilangsungkan pada Kamis (5/3) di Aula Hotel Kanguru, Timika, Papua Tengah.
Musrenbang Distrik Mimika Baru dihadiri oleh tim asistensi Bappeda Mimika, Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kapolsek Mimika Baru, Danramil Mimika Kota, serta perwakilan 11 kelurahan dan 3 kampung di wilayah Distrik Mimika Baru.
Kepala Distrik Mimika Baru, Joel Daniel Luhukay, mengatakan 272 aspirasi masyarakat tersebut telah melalui proses pembahasan dan verifikasi data di tingkat kelurahan dan kampung.
Ia menjelaskan dari ratusan usulan tersebut terdapat beberapa sektor yang menjadi prioritas utama.
Pertama, sektor infrastruktur, khususnya pembangunan kantor kelurahan yang representatif serta normalisasi kali dan drainase untuk mengatasi genangan air.
Kedua, sektor perumahan dan permukiman, terutama penanganan rumah tidak layak huni yang masih banyak ditemukan di sejumlah wilayah kampung.
Ketiga, penanganan banjir dan genangan air yang membutuhkan penanganan terpadu lintas dinas.
Keempat, sektor kesehatan, khususnya penanganan kasus malaria yang masih cukup tinggi di beberapa wilayah Distrik Mimika Baru.
Kadistrik menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun dari 11 kelurahan dan 3 kampung tersebut akan diperjuangkan pada Musrenbang tingkat Kabupaten Mimika.
“Harapan kami, seluruh persoalan masyarakat dapat dijawab secara bertahap dan berkelanjutan sehingga Musrenbang benar-benar menjadi instrumen perencanaan pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.
Sebelumnya Asisten I Setda Mimika, Ananias Faot yang mewakili Bupati Mimika mengatakan Musrenbang dari tingkat kampung hingga distrik bertujuan memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, partisipasi seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar setiap usulan yang dihasilkan berkualitas, terukur dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
“Melalui Musrenbang ini kita tidak hanya berbicara tentang rencana pembangunan, tetapi juga komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan Distrik Mimika Baru sebagai ibu kota pemerintahan Kabupaten Mimika memiliki persoalan pembangunan yang cukup kompleks sehingga perencanaan pembangunan harus dilakukan secara terukur dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, persoalan drainase di dalam kota yang kerap menyebabkan genangan air saat musim hujan juga menjadi sorotan.
Untuk itu Dinas PUPR diminta memprioritaskan penataan serta normalisasi saluran air guna mencegah banjir. (an)
Komentar (0)