Jayapura, fajarpapua.com– Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman resmi meluncurkan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di wilayah Papua Raya. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.
Peluncuran program tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, pemerintah daerah, hingga masyarakat setempat.
Program BSPS di Papua Raya dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan angka rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih tinggi, khususnya di wilayah perbatasan dan pegunungan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas peningkatan alokasi program bedah rumah yang dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait.
“Ini peningkatan yang luar biasa dari Pak Menteri Maruarar Sirait atas program bedah rumah dibanding tahun 2025, terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan,” ujar Tito Karnavian.
Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah rumah tidak layak huni di Papua Raya masih cukup besar. Pada 2026, program BSPS di Papua Raya mencapai 22.379 unit, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 1.656 unit. Untuk Provinsi Papua, penerima BSPS mencapai 4.554 unit, naik dari 851 unit pada tahun sebelumnya.
Ia menjelaskan, masih terdapat sekitar 71.500 rumah tidak layak huni di Papua. Persentase RTLH di Provinsi Papua mencapai 32,5 persen, sementara di Papua Pegunungan mendekati 80 persen.
“Artinya, di Provinsi Papua hampir satu dari tiga rumah masih tidak layak huni. Di Papua Pegunungan lebih berat lagi, hampir 80 persen. Ini menunjukkan tantangan perumahan di Papua Raya masih sangat besar,” ujarnya.
Dari total alokasi nasional BSPS sebanyak 400.000 unit pada 2026, sekitar 15.000 unit dialokasikan khusus untuk kawasan perbatasan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap wilayah terdepan Indonesia.
Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti juga menyampaikan dukungan terhadap program tersebut. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar Program Tiga Juta Rumah dapat berjalan optimal.
“Kami sangat mendukung Program Tiga Juta Rumah yang menjadi arahan Presiden Prabowo. Program ini akan berhasil apabila semua pihak bahu-membahu mendukung pelaksanaannya,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi pelibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan material bangunan melalui sistem Pengadaan dan Penyaluran Material Tepat Waktu (PTT). “Saya kagum dengan toko penyedia material yang masih bersedia melakukan negosiasi harga meskipun telah menjadi penawaran termurah. Bahkan terdapat efisiensi hingga sekitar Rp3 juta per unit rumah,” tuturnya.
Wali Kota Jayapura Abisai Rollo turut menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan BSPS di wilayah perbatasan, termasuk persoalan administrasi warga di Kampung Mosso yang masih tercatat sebagai warga negara Papua Nugini namun ingin kembali menjadi WNI.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat membantu proses administrasi mereka agar dapat kembali menjadi WNI sehingga berbagai program bantuan pemerintah, termasuk BSPS, dapat tepat sasaran,” ujarnya.
Plt Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty menjelaskan pelaksanaan fisik BSPS di Papua segera dimulai.
“Pelaksanaan BSPS Tahun Anggaran 2026 di Papua dijadwalkan mulai 30 Juni 2026 dan ditargetkan selesai 24 Agustus 2026. Kementerian PKP akan terus mengawal agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” ujarnya.(hsb)
