
Lensa Foto
Galeri foto berita pilihan — klik untuk membaca


Niat Cari Signal Internet Komandan OPM Malah Tewas Ditembak, TPNPB Umumkan Duka Nasional

Wakapolda Papua Hadiri HUT ke-81 TNI, Soliditas TNI-Polri Diperkuat Jaga Papua

Sopir Kadis Dukcapil Dogiyai Dibacok OTK, Polisi Buru Pelaku

Festival Seni Budaya 2026 Mimika Angkat Warisan Amungme-Kamoro

Pemkab Mimika Siapkan Generasi Muda Jadi Calon Pemimpin dan Penggerak Pembangunan

Dua Pejabat Putra Asli Kamoro Ditunjuk Isi Posisi Sementara Kepala Dinas Kesehatan dan BPBD Mimika

Warga Fanamo dan Omawita di Distrik Mimika Timur Jauh Terlibat Saling Serang

Polisi Bubarkan Keributan Pemuda Mabuk di SP 2 Timika, Satu Orang Diamankan dan Satu Dilarikan ke RSUD

Kadis Koperasi Mimika Dorong Produk UMKM Tembus Pasar Nasional dan Internasional

Jabatan Kosong di OPD Segera Terisi, Pj Sekda Mimika : Pejabat yang Menerima SK Harap Bisa Menyesuaikan Diri

Tukang Ojek Bacok Dua Orang di Puncak Jaya

OJK: Kredit Investasi Papua Selatan Capai Rp8,72 T hingga Agustus

Ada 8 Kesepakatan Jakarta untuk Papua, Velix Wanggai Ungkap Agenda yang akan Dikawal

Jakarta, fajarpapua.com – Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mulai mengawal tindak lanjut delapan Kesepakatan Jakarta untuk menyelaraskan program lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai mengatakan delapan kesepakatan tersebut merupakan hasil Rapat Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Kantor Sekretariat Negara, Kamis (1/10). Menurut Velix, percepatan pembangunan Papua membutuhkan orkestrasi yang kuat agar berbagai program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dan menjawab kebutuhan masyarakat Papua. “Percepatan pembangunan Papua membutuhkan orkestrasi yang kuat. Bukan hanya memastikan setiap program berjalan, tetapi juga memastikan seluruh intervensi pembangunan saling terhubung, menjawab kebutuhan masyarakat Papua, dan menghasilkan dampak yang nyata sesuai kontekstual Papua. Saya selalu menekankan Kebijakan Papua yang Rasa Papua,” kata Velix dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (4/10). Ia menjelaskan, sinkronisasi diperlukan untuk mempertemukan target pembangunan, pembagian peran antarlembaga, dukungan sumber daya, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi dalam satu kesatuan pelaksanaan. Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Jakarta, Kementerian PPN/Bappenas akan menggelar pertemuan dengan kementerian dan lembaga untuk memastikan komitmen program serta anggaran pemerintah pusat ke wilayah Papua berdasarkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025-2029. Sejumlah persoalan strategis turut menjadi perhatian, diantaranya aspirasi pembentukan Provinsi Papua Utara dan Papua Barat Tengah serta daerah otonom baru lainnya. Selain pemekaran wilayah, pemerintah juga membahas keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan, keterbatasan lapangan kerja bagi anak muda Papua, pengelolaan sumber daya alam oleh daerah, pelayanan dasar di kampung-kampung serta penanganan pengungsi. Rapat tersebut juga menyepakati perlunya pendekatan afirmatif yang spesifik dengan mempertimbangkan kondisi geografis, kemahalan wilayah, kebutuhan daerah serta kearifan lokal dalam menangani berbagai persoalan di Papua. Empat kementerian koordinator memaparkan agenda strategis pembangunan Papua dalam pertemuan tersebut, yakni Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan membahas tindak lanjut aspirasi kepala daerah, antara lain pembangunan ruas jalan Maybrat-Teluk Bintuni, transportasi terpadu keliling Papua serta pengembangan koridor ekonomi di ruas jalan Trans Papua. Sementara Kemenko Pangan membahas langkah terpadu dalam Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional (KSPEAN), termasuk rencana sektoral sejumlah kementerian dan lembaga dalam pengembangan Papua Selatan. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat membahas pengembangan ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua, khususnya generasi muda, termasuk optimalisasi sentra kreatif di sejumlah kota di Papua. Dari sisi politik dan keamanan, pembangunan Papua diarahkan melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang humanis dengan memperkuat keterpaduan program kementerian dan lembaga bersama TNI dan Polri. Kemenko Politik dan Keamanan juga memadukan langkah pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi di Jayawijaya, Papua Pegunungan, dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai sektor utama yang didukung kementerian dan lembaga serta unsur terkait. Komite Eksekutif Papua selanjutnya akan mengawal tindak lanjut Kesepakatan Timika pada 12 Mei 2026, Kesepakatan Jayapura pada 19 September 2026 serta Kesepakatan Jakarta pada 1 Oktober 2026.

BMKG Prediksi Puncak Musim Hujan Papua November 2026–Februari 2027, Warga Diminta Waspada Banjir

Pangkogabwilhan III : Dua Pimpinan OPM Tewas dalam Kontak Senjata

Dua Anggota OPM Kodap Sorong Raya Tewas Ditembak Satgas TNI di Maybrat, Ini Identitasnya

Batalyon dan Korps Wanita Dikepung, Dua Anggota OPM Dilaporkan Hilang

Ada Luka Tembak di Dada Kiri Jenazah Letda Reynaldi Gise yang Ditemukan di Mobil Kompleks Alun-alun Kuala Kencana

Malaria di Mimika Tembus 118 Ribu Kasus, YACP Ajak Media Ikut KAS BUNYI

Gempa M 6,1 Guncang Sumba Barat Daya, Foto Kerusakan Rumah Warga Banjiri Media Sosial

Curah Hujan Tinggi, Polda Papua Ingatkan Warga Waspadai Banjir dan Longsor
