Jayapura, fajarpapua.com – Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Ispiani Abbas menyampaikan, konsumsi Liquefied Petroleum Gas (LPG) non-subsidi di wilayah Papua mengalami penurunan sekitar 20 persen sejak adanya kebijakan kenaikan harga sebesar Rp3.000 per kilogram.
Kenaikan LPG ini mengacu pada regulasi terbaru dalam Kepmen ESDM No. 28 Tahun 2021, diantaranya dipengaruhi fluktuasi harga minyak dunia serta nilai tukar rupiah yang memicu penyesuaian harga secara nasional.
“Sejak tanggal 18 April 2026 harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) non-subsidi di wilayah Papua mengalami kenaikan sebesar Rp3.000 per kilogram,” ujarnya.
Ia menjelaskan, meski terjadi kenaikan harga, penggunaan LPG di sektor perhotelan, restoran, dan kafe (Horeka) serta pengguna tabung 50 kg cenderung tetap stabil. Kenaikan rata-rata mencapai 13 persen, dengan harga jual di tingkat konsumen di tanah Papua sangat bergantung pada jarak distribusi.
“Formulasinya adalah harga dasar nasional ditambah biaya transportasi bagi wilayah yang berada di luar radius 60 kilometer dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE),” tuturnya.
Sebagai contoh, untuk tabung 5,5 kg di Kota Jayapura dibanderol sekitar Rp147.000. Sementara untuk wilayah seperti Keerom atau Sarmi, terdapat tambahan biaya angkut berkisar Rp10.000 hingga Rp20.000 per tabung.
Ispiani memastikan ketersediaan stok LPG di Papua dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan pasokan akibat kenaikan harga. “Stok LPG untuk wilayah Papua saat ini berada dalam posisi sangat aman,” bebernya.
Ketahanan stok tercatat mencapai 47 hari ke depan, dengan pasokan disuplai langsung dari Integrated Terminal (IT) Wayame dan IT Jayapura sebagai hub utama. Dengan adanya hub di Papua, proses distribusi dapat berjalan lebih cepat dibanding wilayah lainnya.(ron)
Komentar (0)