Timika, fajarpapua.com — Pertemuan Lintas Stakeholder Program Kampung Sehat yang digelar oleh Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) pada 29–30 April 2026 bukan sekadar agenda koordinasi rutin.
Forum ini menyimpan tujuan strategis yang jauh lebih mendalam: menyatukan arah pembangunan kesehatan, menghindari tumpang tindih program, serta merancang model kolaborasi yang bisa direplikasi di seluruh wilayah Mimika.
Sebagai pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia, YPMAK berada di posisi unik—bukan sebagai pelaksana utama, melainkan mitra pendukung pemerintah daerah.
Dalam konteks ini, pertemuan lintas stakeholder menjadi ruang penting untuk memastikan seluruh intervensi berjalan dalam satu orkestrasi yang sama.
Satukan Visi di Tengah Kompleksitas
Salah satu tujuan utama pertemuan ini adalah menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan terhadap arah pembangunan kesehatan di Mimika.
Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Godfried Maturbongs, menekankan tantangan kesehatan saat ini tidak lagi sederhana.
Kebutuhan masyarakat telah bergeser dari sekadar pengobatan menjadi layanan kesehatan yang komprehensif, berkelanjutan, dan terintegrasi. Dalam situasi seperti ini, pendekatan sektoral tidak lagi memadai.
Pertemuan ini, dengan menghadirkan Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas PUPR, kepala Puskesmas, hingga mitra lokal seperti Yayasan RUMSRAM, Yapari, dan YEP, dirancang untuk membangun satu pemahaman kolektif: bahwa kesehatan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya domain tenaga medis.
Hindari Tumpang Tindih Program
Di balik forum ini, terdapat persoalan klasik yang kerap terjadi dalam pembangunan berbasis multi-aktor: duplikasi program.
Tanpa koordinasi yang kuat, intervensi dari pemerintah dan lembaga mitra berpotensi berjalan sendiri-sendiri di wilayah yang sama.
Inilah tujuan krusial kedua dari pertemuan tersebut—membangun sinkronisasi program.
Godfried secara tegas mengingatkan bahwa tumpang tindih intervensi tidak hanya membuang sumber daya, tetapi juga berisiko menghasilkan data yang tidak akurat.
Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengganggu perencanaan kebijakan kesehatan.
“Forum ini mendorong terbentuknya jalur komunikasi yang lebih intens antara Puskesmas, Pustu, dan pelaksana Program Kampung Sehat,” jelasnya.
Sinkronisasi tambah Gidfried diharapkan melahirkan pembagian peran yang jelas di lapangan.
Sementara Deputi Program YPMAK, Billy Korwa, menegaskan kolaborasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mutlak dalam pelayanan publik.
Tujuan lain dari pertemuan ini adalah mengubah cara kerja para stakeholder—dari yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri menjadi sistem kerja kolaboratif yang terstruktur.
“Ini mencakup penciptaan suasana kerja yang kondusif, pembagian peran yang jelas, serta mekanisme koordinasi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan difasilitasi oleh Yayasan Care Peduli, forum ini juga berfungsi sebagai ruang belajar bersama antar mitra pelaksana, sehingga pengalaman di satu kampung bisa menjadi referensi bagi kampung lainnya.
Percontohan Kampung Sehat
Tujuan paling visioner dari pertemuan ini adalah menciptakan satu kampung sebagai model percontohan (pilot project) keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah dan YPMAK.
Model ini ujar Billy diharapkan tidak hanya menjadi simbol keberhasilan, tetapi juga blueprint yang bisa direplikasi di berbagai wilayah Mimika dengan karakter geografis yang berbeda—mulai dari pegunungan hingga pesisir.
Gagasan ini menunjukkan bahwa pertemuan lintas stakeholder tidak berhenti pada tataran diskusi, tetapi diarahkan untuk menghasilkan output konkret yang terukur.
Pada akhirnya tegasnya tujuan besar dari pertemuan ini adalah memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Kesamaan persepsi, koordinasi yang solid, dan kolaborasi yang efektif menjadi fondasi utama untuk mencapai dampak nyata di lapangan.
Komentar (0)