Timika, fajarpapua.com – Membengkaknya usulan anggaran pelaksanaan Konferensi Nasional Kota Toleransi (KKT) II Tahun 2026 mendapat sorotan Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong.
Ia mengkritisi perencanaan pembiayaan yang dinilai belum matang karena usulan anggaran dari panitia justru melampaui pagu dana yang tersedia.
Wabup Kemong meminta panitia tidak terburu-buru menetapkan kebutuhan pembiayaan tanpa terlebih dahulu menyesuaikannya dengan kemampuan anggaran.
Menurutnya, seluruh usulan kegiatan harus dievaluasi dan dirasionalisasi agar pelaksanaan KKT II tidak membebani keuangan yang telah dialokasikan.
Hal tersebut disampaikan Kemong saat diwawancarai awak media di Hotel Horizon Diana, Rabu (4/11).
Ia menegaskan, pembahasan anggaran yang sebelumnya dilakukan masing-masing bidang belum menghasilkan keputusan final. Karena itu, persoalan tersebut harus dibawa kembali ke tingkat koordinator bersama panitia inti untuk dibahas secara menyeluruh.
“Rencana penggunaan dan penganggarannya sudah disampaikan, tetapi harus dibahas ulang. Bukan lagi di kepanitiaan atau bidang-bidang, melainkan koordinator bersama panitia inti,” ujarnya.
Wabup Kemong secara terbuka mengakui usulan pembiayaan yang diajukan panitia masih melebihi ketersediaan anggaran. Kondisi ini menjadi alasan perlunya evaluasi sebelum kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 14-16 November 2026 tersebut dilaksanakan.
“Usulan kegiatan kemarin melebihi anggaran yang tersedia. Jadi, kita harus evaluasi dan finalisasi. Ini belum tuntas,” tegasnya.
Menurut Kemong, perencanaan anggaran seharusnya disusun secara realistis dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan.
Jangan sampai kebutuhan kegiatan terus bertambah, sementara ketersediaan anggaran tidak mampu mengimbanginya.
Ia meminta koordinator dan panitia inti segera mengambil langkah konkret untuk memangkas atau menyesuaikan komponen pembiayaan yang dinilai belum menjadi prioritas.
Kemong menargetkan pembahasan ulang anggaran dapat diselesaikan dalam satu hingga dua hari ke depan. Kepastian tersebut dinilai penting agar persiapan kegiatan tidak terus berjalan dalam ketidakjelasan.
Selain persoalan anggaran, Kemong juga menyoroti kesiapan akomodasi mengingat sekitar 150 kepala daerah telah mengonfirmasi kehadiran.
Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah sehingga membutuhkan perhitungan yang cermat terkait hotel, transportasi, dan kebutuhan peserta lainnya.
“Jumlah yang hadir ini akan mempengaruhi kesiapan kita, karena berkaitan dengan hotel, transportasi dan sebagainya. Kita berharap empat atau lima hari sebelum kegiatan semuanya sudah jelas,” katanya.
Ia menjelaskan, KKT II akan dikemas melalui dua agenda utama, yakni kegiatan luar ruangan yang melibatkan UMKM dan masyarakat serta kegiatan dalam ruangan berupa penyampaian materi oleh para narasumber.
Terkait pemesanan hotel, Wabup Kemong mengingatkan panitia agar tidak hanya melakukan koordinasi, tetapi juga memberikan kepastian kepada pihak penyedia akomodasi.
Sebab, hotel sebagai pelaku usaha membutuhkan jaminan ketika kamar dan fasilitas telah diblok untuk kegiatan tersebut.
“Kita sudah koordinasi dengan pihak hotel. Tetapi hotel juga bisnis, mereka tidak boleh merugi. Jadi harus ada kepastian, minimal ada jaminan ketika kita melakukan pemblokiran,” jelasnya.
Dirinya berharap persoalan perencanaan anggaran menjadi perhatian serius panitia. Ia menegaskan, kesiapan sebuah kegiatan berskala nasional bukan hanya diukur dari banyaknya peserta dan kemeriahan acara, tetapi juga dari kemampuan penyelenggara mengelola anggaran secara terukur, efisien, dan bertanggung jawab. (red)
