“PEMEKARAN DAERAH OTONOMI BARU, SATUPUN RUU YANG SUDAH PERNAH ADA DI DPR, TIDAK MASUK DALAM PROLEGNAS TAHUN 2021,” tulisnya.
Yaung juga mempertanyakan kelanjutan nasib usulan pemekaran DOB tersebut kedepannya. “TERUS BAGAIMANA DENGAN NASIB USULAN DOB PROVINSI TABI SAIRERI, PROVINSI PAPUA SELATAN, DAN KABUPATEN GRIMENAWA ?,” tanyanya.
Dia juga menanyakan mengapa hingga usulan DOB di Provinsi Papua dan Papua Barat tersebut tidak masuk kedalam Prolegnas 2021.
“ADA YANG TAHU ALASANNYA TIDAK MASUK PROLEGNAS TAHUN 2021 INI..MOHON PENCERAHANNYA,” katanya.
Yaung yang juga aktif di kegiatan keagamaan ini mengaku heran dengan kondisi ini yang dinilai karena banyaknya pejabat yang haus kekuasaan.
“Mari kita heran sama2 lihat elit dan pejabat Papua yang haus kekuasaan,” urainya.
Bahkan diakhir tulisannya, Yaung juga menduga, para pejabat ini korban PHP dan dikadalin oleh orang-orang dilingkaran pemerintah pusat. “Dikadalin ” atau di PHP sama Jakarta..mari kita menanggis,” tulisnya dengan emoji tertawa. (mas)
