”Kalau pendapatan lebih besar dan belanja surplus kita akan lakukan DOB itu,” tutur Tito.
Meski belum ada pemekaran DOB, dia menilai, pemekaran DOB bagus dilakukan guna mempercepat pertumbuhan wilayah. namun, semua itu bisa saja dilakukan apabila didukung dengan keuangan negara yang cukup.
Walaupun begitu, Tito tidak bisa memberikan jaminan kapan DOB bisa disetujui pemerintah. Sebab, semua itu tergantung situasi pandemi Covid-19 sehingga ekonomi bisa kembali pulih seperti biasa.
”Kalau tidak ada uang, jangan. Yang jelas kita lihat nanti sama-sama,” ujar Tito.
Penegasan Tito ini jelas bertolak belakang dengan informasi yang berkembang sebelumnya, dimana pemerintah kabarnya akan mengesahkan 8 provinsi baru.
Kedelapan provinsi baru itu diantaranya, Provinsi Tapanuli, Provinsi Kepulauan Nias, Provinsi Bolaang Mongondow Raya, Provinsi Pulau Sumbawa, Provinsi Kapuas Raya, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan. (mas/ant)
