Timika, fajarpapua.com – Ketua KPU Dete Abugau bersama Bawaslu akhirnya menemui ratusan pendemo dari Lemasa dan Lemasko di depan Graha Eme Neme Yauware, Kamis (22/2).
Dihadapan Ketua KPU dan Bawaslu, orator dari dua lembaga adat asli pemilik tanah Mimika itu menyampaikan pernyataan sikap.
- KPU, PPD dan Bawaslu termasuk GAKUMDU agar mengusut tuntas pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
- Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum mengusut tuntas dan mengembalikan hak-hak kami yang dirampas.
- Batalkan dan tinjau kembali perhitungan suara di tingkat PPD dan KPU untuk suara DPRD Kabupaten Mimika dan DPRD Provinsi Papua Tengah karena suara yang ada hasil money politic, pembelian surat suara dan mobilisasi suara untuk coblos berulang kali di TPS-TPS yang melibatkan oknum kepala distrik, kepala kampung, guru dan KPPS.
- KPU harus menetapkan caleg terpilih mengacu pada kesepakatan pertemuan antara MRP Papua Tengah, Bupati Mimika, FORKOPIMDA Mimika dan Tokoh Masyarakat di Hotel Cenderawasih 66,Tl tanggal 8 Februari 2024.
- DPRD Kabupaten Mimika milik suku Amungme Kamoro dan Papua.
- Toleransi untuk caleg non Papua tiap suku hanya 1 orang.
- Oknum kepala distrik, kepala kampung, guru dan KPPS yang terlibat harus diberi tindakan tegas dan diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua Lemasko Fredy Soni Atiamona dalam orasinya mengatakan, selama ini orang-orang asli Amungme Kamoro sudah sangat baik terhadap siapapun yang datang ke Mimika. Namun kenapa ada oknum-oknum yang datang sama sekali tidak menghargai suku Amungme Kamoro, sudah serakah dan curang dengan menyingkirkan putra daerah pada Pemilu.
“Ini kami terima kalian sudah rampas hak kami dengan curang saat Pemilu. Bermain uang dan mobilisasi massa secara terang-terangan sehingga anak Amungme Kamoro tersingkirkan, bahkan tersingkirkan di Dapil basis,” teriaknya.
“Selama ini anak Amungme dan Kamoro jadi penonton sekarang mau rampas lagi hak melalui Pemilu, cukup sudah jangan rakus,” tambahnya.
Ia menegaskan Amungme Kamoro meminta agar KPU Mimika bertanggung jawab dan meninjau kembali hasil Pemilu dan mengakomodir kursi DPRD Mimika 20 kursi untuk Amungme Kamoro.
“Jika besok hasil pemilu banyak yang pendatang dan ketua DPRD juga orang pendatang saya pastikan, pasti ada pembunuhan di tanah ini. Oleh sebab itu undang-undang Otsus harus dilihat yang sudah diberikan oleh negara untuk kami,”tegasnya.
Selanjutnya ketua Lemasa Karel Kum dalam orasinya mengatakan, pihaknya menuntut hak Amungme Kamoro yang sudah dirampas dengan curang oleh oknum-oknum pendatang yang serakah pada Pemilu kemarin.
“Saya atas nama Suku Amungme menyatakan Pemilu kemarin curang dan tidak jujur, saya tidak terima dengan perlakuan ini. Batalkan Pemilu karena curang, masyarakat kami kalah karena curang. Oknum-oknum bermain uang sehingga Amungme Kamoro tersingkirkan dengan cara curang dengan terang-terangan,” ungkapnya dibalas teriakan dari massa.
Menurutnya Dapil 5 dan 6 yang merupakan basis Amungme Kamoro juga diambil dengan cara curang. Maka dari itu pihaknya meminta agar jatah kursi DPRD Mimika lebih banyak Amungme Kamoro.
“Lembaga akan kawal di KPU agar pembagian kursi harus Amungme Kamoro lebih banyak. Kami lakukan ini karena oknum-oknum serakah sudah merebut hak kami secara terang-terangan,” tegasnya.
Ketua KPU Mimik Dete Abugau saat menemui pendemo mengatakan, pihaknya akan duduk bersama untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat terkait aspirasi tersebut.
“Kami akan panggil perwakilan lembaga adat untuk audensi duduk bersama dan memberikan pemahaman terkait permasalahan ini,” tuturnya singkat.
Usai penyerahan pernyataan sikap dan penyampaian ketua KPU demo damai tersebut selesai dan massa meninggalkan tempat aksi dengan aman.(ron)
