Jakarta, fajarpapua.com – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Agustus 2026 tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meski pemerintah menilai kinerja APBN tetap kuat dan kredibel.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Jumat (18/9). Ia mengatakan kinerja APBN hingga 31 Agustus 2026 masih berada dalam jalur yang relatif sesuai dengan rencana.
“Kinerja APBN itu tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit tetap dalam batasan yang terkendali dan ini artinya memang perjalanan APBN-nya relatively on track,” ujar Suahasil.
Hingga akhir Agustus 2026, pendapatan negara tercatat Rp2.055,6 triliun atau sekitar 65 persen dari target. Sementara belanja negara mencapai sekitar Rp2.295 triliun, sehingga menghasilkan defisit sebesar Rp240,1 triliun.
Dari sisi penerimaan, pendapatan negara tumbuh 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak tumbuh 24,1 persen, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun atau tumbuh 7,8 persen.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 41,7 persen menjadi Rp435,1 triliun.
Pada sisi belanja, realisasi belanja negara tumbuh 17,1 persen. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp912,4 triliun atau tumbuh 33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menkeu menegaskan percepatan belanja harus tetap diiringi prinsip efisiensi, ketepatan sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
APBN juga terus menjalankan fungsi perlindungan masyarakat melalui berbagai program, diantaranya subsidi dan kompensasi, perlindungan sosial, serta dukungan terhadap daya beli masyarakat.
“APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi. Dan karena itu, APBN-nya harus tetap kredibel,” jelasnya.
Menurutnya, penguatan pendapatan negara harus berjalan beriringan dengan belanja yang semakin efektif, produktif dan efisien. Pemerintah juga akan terus mengelola defisit secara sehat dan terkendali.
Ke depan, pemerintah akan menjaga momentum pertumbuhan sekaligus kredibilitas APBN guna mempertahankan stabilitas ekonomi, mempercepat pembangunan, serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perekonomian Indonesia.
